(IslamToday ID) — Ombudsman Republik Indonesia resmi meluncurkan Laporan Tahunan (Laptah) 2024, yang bertajuk ‘Meneguhkan Pengawasan, Memajukan Pencegahan Maladministrasi’.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, menyampaikan hasil kinerja tahunan Ombudsman RI, salah satunya mengenai penanganan laporan masyarakat selama tahun 2024.
“Sepanjang 2024, Ombudsman RI menangani 10.837 laporan masyarakat, dari jumlah tersebut 10.303 di antaranya telah diselesaikan, dari target penyelesaian laporan 9.672 laporan masyarakat,” ujar Najih dalam acara Laptah Ombudsman RI tahun 2024, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Berbagai Sektor yang Dilaporkan Masyarakat
Ia menyebutkan, laporan masyarakat tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain: sektor agraria, pendidikan, kepegawaian, perhubungan dan infrastruktur, serta hak sipil dan politik.
Sementara itu, tiga sektor yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah sektor agraria (1.861), disusul kepegawaian (1.354) dan pendidikan (1.041).
“Isu-isu mendasar terkait akses terhadap tanah, ketenagakerjaan, dan layanan pendidikan masih menjadi perhatian utama masyarakat dalam konteks pelayanan publik, ” jelasnya.
Najih menambahkan, bahwa Ombudsman tidak hanya merespon aduan masyarakat, tetapi juga aktif membenahi sistem pelayanan publik secara menyeluruh melalui berbagai upaya pencegahan.
“Tak hanya menyelesaikan laporan, Ombudsman RI menempatkan pencegahan sebagai pondasi penting dalam mengawal kualitas pelayanan publik,” tambah Najih.
Laporan Ombudsman, Cermin Kejujuran Bangsa
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa laporan tahunan ombudsman bukan hanya berfungsi sebagai laporan administratif, namun juga sebagai potret cermin kejujuran bangsa.
“Apa yang tercatat di dalamnya menunjukkan di mana kita gagal melayani, di mana kita perlu membenahi sistem, dan di mana negara perlu lebih hadir untuk rakyat,” imbuh Yusril.
Ia turut mengapresiasi pencapaian ombudsman, ihwal kinerja pengawasan pelayanan publik selama tahun 2024.
Pencapaian tersebut, kata Yusril, menggambarkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap ombudsman, sebagai penjaga keadilan.
Namun, lanjutnya, ia mengingatkan besarnya tantangan kedepan dalam pelayanan publik, khususnya dalam upaya mencegah maladministrasi.
Yusril juga berharap, agar Ombudsman dapat bekerja lebih optimal dan mencatatkan prestasi yang lebih baik di tahun mendatang.
Rencana pembuatan Peta Rawan Maladministrasi Nasional
Selain itu, ia juga memberikan catatan strategis, yaitu perlunya integrasi data pengaduan dan pengawasan publik dalam satu ekosistem digital nasional.
Yakni, yang dapat diakses lintas lembaga, dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Lebih lanjut, Ia pun mendukung sepenuhnya kolaborasi Ombudsman RI dengan Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk ke depan dapat membentuk ‘Peta Rawan Maladministrasi Nasional’.
“Peta ini berbasis indikator sektoral dan wilayah, sehingga dapat menjadi referensi rekomendasi dan perbaikan di masa mendatang,” pungkasnya.
Dalam pantauan IslamToday ID di lokasi, turut hadir dalam acara Laptah Ombudsman RI, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Kemudian, Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Perwakilan KemenKeu, dan KemenPAN RB, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.[ham/nnh]
