(IslamToday ID) – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa), menanggapi konfirmasi kepolisian, ihwal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dinyatakan asli.
Menurutnya, isu ini seharusnya selesai dan tidak perlu diungkit lagi.
“Alhamdulillah, mestinya isu tentang ijazah ini selesai ya, UGM bilang Asli, Polisi juga bilang Asli, trus apalagi, nungguin tukang fotokopinya juga bilang Asli? Udah ah, kita diskusikan hal lain aja,” ujar Hensa dalam keterangan tertulis, Jumat (23/5/2025).
UGM Harus Konsisten dengan Pernyataannya
Hensa menyatakan, bahwa tanggung jawab untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi, seharusnya ada pada UGM, sebagai institusi yang menerbitkan ijazah tersebut.
Ia menilai, UGM harus konsisten dengan pernyataan mereka bahwa Jokowi memang lulusan universitas tersebut.
“UGM sudah berulang kali menyatakan ijazah Jokowi asli dan beliau memang kuliah di sana. UGM harus konsisten, karena jika tidak, ini akan berbahaya bagi reputasi mereka sendiri. Jika ijazah Jokowi terbukti tidak asli, UGM bisa ‘bubar’ karena malu,” jelasnya.
Konsekuensi Jika Ijazah Jokowi Palsu
Hensa juga mengungkapkan, bahwa ia pernah membuat polling di platform X, menanyakan konsekuensi jika ijazah Jokowi ternyata palsu.
Hasilnya, mayoritas responden menilai Indonesia akan menjadi bahan tertawaan dunia, mengungguli opsi bahwa Jokowi harus kembali kuliah.
“Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak isu ini bagi citra kita di mata dunia,” kata dia.
Jokowi & UGM Harus Tampil Bersama di Publik
Menurut Hensa, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan Jokowi, tetapi juga menyangkut kredibilitas UGD sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Ia menyarankan, agar Jokowi dan UGM tampil bersama, untuk memberikan klarifikasi yang lebih tegas guna meredam keraguan publik.
Selama ini, kata Hensa, belum pernah ada momen Jokowi dan UGM tampil bersama, untuk menegaskan hal tersebut di depan publik.
Ia menilai, jika UGM telah menyatakan ijazah Jokowi asli namun publik masih meragukannya, hal ini menunjukkan adanya masalah kepercayaan terhadap institusi tersebut.
“Jika publik tidak mempercayai UGM, universitas ini perlu introspeksi. Mengapa pernyataan mereka masih dipertanyakan?” tanya Hensa.
Meski demikian, Hensa meminta agar masyarakat tidak lagi mengungkit isu ini di kemudian hari.
Ia menekankan, bahwa fokusnya bukan hanya pada Jokowi, melainkan pada kepercayaan publik terhadap UGM sebagai institusi pendidikan ternama.
“Kita tunggu saja perkembangan ke depannya, tapi kalau saya berharap isu ini tidak lagi diungkit,” pungkasnya.[nnh]
