(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle kabinet.
Ia menilai beberapa menteri, khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang telah menciptakan kegaduhan dan menjadi beban bagi pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Kalau kita menganalisa, apa motif dan urgensi dari penerbitan SK Kemendagri tersebut oleh Tito Karnavian? Karena memang sengketa itu kan sudah berlangsung lama dan tiba-tiba diterbitkan SK tersebut,” tutur Iwan kepada IslamToday ID via pesan singkat, Kamis (19/6/2025).
Kegaduhan Terjadi Pasca Terbitnya Kepmendagri Pemindahan Administratif 4 Pulau
Iwan mengatakan, kegaduhan yang dibuat Mendagri Tito merujuk pada terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang memindahkan administrasi empat pulau: Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang ke Sumatera Utara.
Menurutnya, keputusan itu memicu kemarahan masyarakat Aceh dan dapat memicu konflik horizontal hingga potensi disintegrasi nasional.
“Bayangkan kalau Pemerintah Pusat ngotot memberikan pulau tersebut ke Sumut, konflik akan pecah, seruan kemerdekaan Aceh akan memuncak. Yang rugi secara keseluruhan adalah Presiden Prabowo disintegrasi bangsa akan pecah di bawah pemerintahan beliau,” paparnya.
IPR Menduga Ada Motif Politik Tersembunyi Mendagri Tito
Iwan menduga ada motif politik tersembunyi dalam langkah Mendagri Tito tersebut, apalagi jika dikaitkan kedekatannya dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
“Menurut saya, dalam kasus ini secara politik Geng Solo masih ingin show dan menunjukkan bahwa mereka masih kuat dan punya power di pemerintahan yang sekarang,” jelas Iwan.
Iwan menyebut, mereka juga ingin memberi pukulan politik terhadap Aceh. Sebab, diketahui Jokowi pada pilpres periode kedua kalah telak di Aceh.
Kemudian, kata dia, Capres yang didukung Jokowi di Pilpres 2024 juga kalah telak di Aceh.
Selain isu politik, Iwan juga mengungkapkan adanya dugaan kepentingan ekonomi dalam kasus ini.
“Diduga di 4 pulau tersebut mengandung potensi gas alam yang sangat besar,” imbuh Direktur Eksekutif IPR.
IPR Apresiasi Langkah Cepat Presiden Prabowo
Ia pun mengapresiasi langkah cepat Presiden, yang telah mengembalikan status administratif ke Provinsi Aceh.
“Untung saja Pak Prabowo sudah membaca situasi dengan cerdas dan mengambil langkah cepat dan tepat mengembalikan 4 pulau tersebut ke pangkuan Provinsi Aceh,” terang Iwan.
Lebih lanjut, yang dilakukan Mendagri Tito sudah sangat memalukan dan masuk pelanggaran berat.
Bahkan, sambung Iwan, Mendagri Tito sudah menjadi duri dalam daging di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi ganjaran yang pantas adalah mestinya dipecat dengan tidak hormat,” ucapnya.
Tidak hanya Mendagri Tito, Iwan juga menyarankan agar sejumlah menteri lain ikut masuk daftar evaluasi reshuffle.
“Menteri-menteri lain yang bermasalah seperti Menkes, Menkop Budi Arie, Menhut dan yang lainnya harus masuk list reshuffle juga, karena pemerintah ini butuh mesin yang solid dan kuat untuk berlari cepat mencapai keberhasilan-keberhasilan program serta visi misi Presiden Prabowo Subianto,” tutup Iwan.[nnh]
