(IslamToday ID)–Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menyoroti pernyataan Menteri Perhubungan yang menyatakan tidak akan mengeluarkan aturan baru terkait penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).
Ia mengkritisi pernyataan tersebut, karena menurutnya mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menata ulang sektor angkutan barang nasional.
“Pernyataan Menhub justru memperlihatkan bahwa pemerintah belum serius, dan belum siap menata kembali kebijakan ODOL, yang selama ini menuai kritik tajam,” kata Djoko dalam keterangan tertulis kepada ITD News, Jumat (27/6/2025).
Selanjutnya, Djoko menilai bahwa Menhub hanya mengulang narasi lama, yang menyalahkan penanganan ODOL.
Selain itu, Djoko mengatakan bahwa keputusan untuk tidak mengeluarkan regulasi baru berarti pemerintah tidak menyiapkan skema penyelesaian maupun roadmap transformasi.
“Kalau begitu, tidak ada yang bisa dijadikan pegangan oleh para pelaku usaha maupun sopir di lapangan,” tegas Djoko
Kebijakan Tanpa Solusi Berpotensi Timbulkan Gejolak Sosial
Lebih lanjut, Djoko menyampaikan bahwa pernyataan Menhub, berpotensi menciptakan resistensi dari sopir yang selama ini menjadi tulang punggung logistik nasional.
“Jika negara tidak memberi arah kebijakan yang jelas, dan tidak menawarkan solusi alternatif, maka akan muncul kekosongan keadilan yang dapat memicu demonstrasi dan mengganggu distribusi barang,” ujarnya.
Tak hanya itu, Djoko juga menilai Menhub gagal memahami realitas dunia usaha angkutan barang dan terus menyalahkan masa lalu tanpa refleksi konstruktif.
Menurutnya, pejabat negara seharusnya menunjukkan sikap solutif serta berpihak pada penyelesaian akar masalah, bukan hanya menyuarakan keselamatan secara retoris.
“Keselamatan yang berkelanjutan tidak cukup hanya dengan razia. Dibutuhkan sistem yang adil, transparan, dan responsif terhadap kondisi pelaku usaha di lapangan,” tambahnya.
Presiden Perlu Evaluasi Kinerja Menteri Perhubungan
Sebagai bentuk keprihatinan, Djoko juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto, segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Menhub.
Ia menyampaikan bahwa kegagalan Menhub dalam menyusun kebijakan strategis berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jika menteri tidak mampu menjawab tantangan kebijakan dengan pendekatan strategis dan adil, maka dampaknya bisa meluas hingga mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.
Pada akhir pernyataannya, Djoko mengajak komunitas sopir dan pelaku usaha untuk tetap menyuarakan kritik. terhadap kebijakan ODOL secara terorganisir
“Suara kolektif yang elegan dan tegas, adalah kekuatan moral mendorong kebijakan yang adil dan berpihak pada industri angkutan barang nasional,” tutupnya.[els]
