(IslamToday ID) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai langkah progresif dalam memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
Ia menyebut keputusan ini sebagai sebuah terobosan penting yang membuka peluang bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi secara lebih matang dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemisahan jadwal pemilihan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan lokal dapat meningkatkan kualitas kaderisasi dan memperkuat struktur internal partai politik.
“Ini adalah satu terobosan yang membuka ruang konsolidasi bagi partai politik. Setelah energi dan dana terkuras di pemilu nasional, mereka masih punya jeda dua tahun untuk menyiapkan kader terbaiknya untuk pemilu di daerah,” kata Rocky, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (29/6/2025).
Ia menilai selama ini partai politik kerap mengalami kelelahan sumber daya akibat pelaksanaan pemilu serentak. Akibatnya, kualitas kader sering kali tidak maksimal karena harus dibagi antara kepentingan pusat dan daerah dalam waktu yang bersamaan.
Rocky juga mengakui konsekuensi dari putusan ini berpotensi memperpanjang masa jabatan anggota DPRD, sebuah hal yang menurutnya patut menjadi bahan diskusi lebih lanjut.
“Memang, akan ada konsekuensi seperti masa jabatan DPRD yang harus diperpanjang. Tapi itu bagian dari transisi yang bisa dibahas secara terbuka,” jelasnya.
Lebih jauh, Rocky menekankan pentingnya momentum ini dimanfaatkan untuk membangun sistem kaderisasi yang lebih serius di internal partai. Ia mendorong partai politik untuk membentuk sekolah-sekolah politik yang memiliki kurikulum jelas dan berorientasi pada pengembangan kualitas kader, bukan hanya pada elektabilitas semata.
“Yang penting sekarang partai politik bisa bernapas dan mulai membangun infrastruktur politik yang lebih sehat. Sekolah-sekolah politik harus diperkuat, kurikulumnya diperbaiki, agar proses kaderisasi berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Rocky juga menyoroti bagaimana pemilu serentak di masa lalu kerap membuat partai kehabisan stok kader potensial karena harus membagi fokus antara tingkat nasional dan lokal secara bersamaan. Menurutnya, jika waktu pemilu dipisah dua hingga dua setengah tahun, maka partai punya cukup ruang untuk regenerasi dan seleksi internal yang lebih ketat.
“Sering kali stok kader partai habis karena semuanya dikerahkan sekaligus. Tapi dengan adanya jeda, mereka bisa menghasilkan calon-calon yang lebih berkualitas. Dalam jangka panjang, ini juga bisa menekan praktik politik uang (money politics), karena partai punya waktu menyeleksi berdasarkan kualitas, bukan semata popularitas,” pungkas Rocky. [wip]
