(IslamToday ID) — Sekretaris Jenderal Free Palestine Network (FPN), Furqan AMC, menanggapi serius laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengungkap keterlibatan 48 perusahaan global dalam mendukung genosida di Gaza.
“Kejahatan genosida ini sangat massif, sistemik, dan terorganisir. Maka kita juga harus melawan dengan cara yang terorganisir, terpimpin, dan berlipat ganda,” ungkap Furqan dalam keterangan tertulis kepada ITD News, Kamis (3/7/2025).
Furqan menjelaskan, bahwa laporan dari Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, merinci lima bentuk keterlibatan korporasi global dalam mendukung pendudukan Israel:
1. Industri Senjata
Lockheed Martin menjadi pemasok utama pesawat tempur F-35 dan drone untuk militer Israel.
2. Alat Berat Penghancur
Caterpillar, HD Hyundai, dan Volvo memasok mesin berat yang digunakan untuk meratakan rumah warga Palestina dan memperluas permukiman ilegal.
3. Teknologi Pengawasan Massal
Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, IBM, dan Palantir menyediakan teknologi untuk memantau aktivitas warga Palestina.
4. Properti dan Pariwisata di Wilayah Pendudukan
Booking.com, Expedia, dan Airbnb mempromosikan dan menyewakan properti di wilayah yang dibangun secara ilegal oleh Israel.
5. Pendanaan Militer
Bank besar seperti BNP Paribas dan Barclays memfasilitasi obligasi pemerintah Israel untuk menopang kekuatan militernya.
Furqan menyebut temuan ini sebagai bukti nyata bahwa struktur ekonomi global turut menopang kekerasan sistematis di Palestina.
“Genosida bukan hanya soal senjata. Ia juga berlangsung di balik layar industri dan pasar modal,” ungkap Furqan.
FPN Serukan Evaluasi dan Aksi Nyata
FPN meminta, investor dan konsumen di seluruh dunia untuk segera mengevaluasi keterlibatan mereka dalam mendukung perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam laporan PBB tersebut.
“Jika konsumen, atau investor masih mendukung perusahaan-perusahaan ini, secara langsung mereka ikut memperpanjang genosida. Maka kami serukan agar segera menghentikannya,” ungkap Furqan.
Ia juga meminta akademisi dan pengamat politik untuk turut menyuarakan kritik atas ekonomi genosida yang berlangsung secara terstruktur.
Furqan juga mendesak Pemerintah Indonesia dan kementerian terkait agar tidak diam terhadap temuan tersebut.
Ia menilai, pemerintah Indonesia perlu menerjemahkan laporan ini ke dalam kebijakan konkret, misalnya dengan membatasi atau memutus kerja sama dengan perusahaan yang terlibat.
“Pemerintah Indonesia harus segera menindaklanjuti laporan ini, dalam bentuk kebijakan nyata agar genosida di Gaza bisa segera dihentikan,” pungkasnya.[els]
