(IslamToday ID) — Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifudin, menilai akar persoalan kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) adalah kegagalan pemerintah dalam menata transportasi logistik nasional secara sehat dan berkeadilan.
Irham menyebut, sejak era Orde Baru, pembangunan infrastruktur jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan logistik.
“Sejak zaman Presiden Soeharto, tidak ada penambahan jalan signifikan. Jalur kereta api peninggalan Belanda justru dikurangi karena alasan politik,” ucap Irham dalam keterangannya di Lobi Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
Ia menegaskan, kondisi ini menyebabkan tata kelola transportasi logistik nasional amburadul.
“Akibatnya rakyat yang dikorbankan, dibenturkan, saling menyalahkan,” ujarnya.
Irham juga menyoroti bahwa para sopir truk berada dalam posisi yang sangat lemah secara struktural.
“Mereka tidak punya daya tawar, tidak bisa melakukan negosiasi,” kata Irham.
Menurutnya, penerapan Zero ODOL dalam waktu dekat tanpa perencanaan matang hanya akan memperparah keadaan.
“Akan banyak kerusakan, orang kehilangan pekerjaan, harga barang naik drastis, dan akan timbul mafsadah (kerusakan) yang lebih besar,” ungkap dia.
Sarbumusi menginginkan pemerintah merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara menyeluruh dengan prinsip menang-menang bagi semua pihak.
Optimalkan Jalur Laut, Jangan Terlalu Andalkan Darat
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, turut mendorong pemerintah untuk lebih serius mengoptimalkan jalur laut dalam sistem logistik nasional.
“Negara kita ini negara kepulauan. Jangan semua dibebankan ke jalan darat. Perhubungan laut harus bisa menyediakan kapal reguler ke berbagai daerah seperti Medan atau Jambi. Kenapa harus lewat darat terus dari Jakarta?” tutur Djoko.
Ia menilai beban pada jalan tol saat ini tidak sesuai dengan rancangan awalnya.
“Tol kita dirancang untuk angkutan logistik, tapi tarifnya terus naik. Lama-lama truk pindah ke jalan arteri. Harusnya tarif tol untuk angkutan logistik lebih murah,” imbuhnya.
Zero ODOL Demi Keselamatan
Sementara itu, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan Zero ODOL karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Selama ini banyak pengemudi truk yang jadi korban kecelakaan, bahkan meninggal dunia. Keluarga mereka sengsara. Kita tidak ingin ini terus terjadi,” ucapnya.
Yusuf menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan keselamatan, meski ia mengakui bahwa penerapan kebijakan ini akan membawa tantangan besar. [nfl]
