(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengkritisi keputusan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih.
Menurut Iwan, langkah tersebut tidak memiliki urgensi yang signifikan dan justru bisa memicu persoalan sensitif di tengah masyarakat.
“Menurut saya sih tidak ada urgensi yang berarti terkait perubahan nama itu. Justru hal-hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan, apalagi hanya soal nama,” ujar Iwan kepada IslamToday ID via pesan singkat, Jumat (4/7/2025).
Dedi Mulyadi Harusnya Fokus Urusi Persoalan Penting yang Berdampak ke Masyarakat
Sebagai kepala daerah, kata dia, Dedi Mulyadi seharusnya lebih fokus mengurusi persoalan-persoalan penting yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan mengangkat isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
“Mestinya Gubernur Dedi Mulyadi urus hal yang lebih penting saja. Ini bisa mengarah pada urusan SARA (Suku, Agama, Ras, & Antargolongan) dan memicu konflik identitas,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, bahwa sosok Dedi Mulyadi selama ini dikenal memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan sejumlah kelompok Islam di Jawa Barat.
Karena itu, Iwan mewanti-wanti agar kebijakan seperti penggantian nama rumah sakit, tidak menimbulkan kecurigaan atau memperuncing ketegangan identitas.
“Jangan sampai hanya persoalan nama rumah sakit nanti mempertajam konflik identitas di Jabar,” pungkasnya.
Nama Welas Asih Agar Lebih Dekat dengan Karakter Warga Jabar
Sebelumnya dikutip dari Antara, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan dirinya mengganti nama RSUD Al-Ihsan, untuk memperbaharui identitas infrastruktur yang merupakan badan layanan umum milik Pemprov Jabar tersebut.
Sementara itu, nama yang dipilih Dedi untuk mengganti Al-Ihsan, adalah Welas Asih, dengan alasan agar lebih dekat dengan karakter warga Jawa Barat.
“Karena orang Sunda welas asih, kan lebih dekat dengan kalimat kalimat yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Lalu memori, Al-Ihsan kan ada memori panjang enggak usah disebutkan memori panjangnya. Sehingga memori itu kita coba dibangun dengan brand baru,” tutur Dedi di Bandung, Rabu (3/7/2025).
Dedi pun menyatakan, dirinya melakukan pergantian nama itu melalui surat keputusan gubernur, tanpa melalui diskusi bersama dengan DPRD Jabar.
Pasalnya, ucap dia, urusan pergantian nama itu disebutnya tidak berdampak pada anggaran daerah.
“Kalau penamaan kan gak ada problem (tidak diskusi dengan DPRD Jabar). Kan nama tidak berpengaruh kepada anggaran. Nama enggak ada kaitan dengan biaya. (Karenanya) itu cuma SK,” terang Gubernur Jabar.[nnh]
