(IslamToday ID) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan akan terus bergerak memastikan semua anak di keluarga miskin ekstrem bisa bersekolah.
Ia menyebut, langkah ini sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia pada masa depan. Sebagaimana target pemerintah menuju nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Cak Imin menuturkan, menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terdapat 5.360.654 anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem.
“Dari seluruh anak usia sekolah di keluarga miskin ekstrem, sebanyak 422.616 di antaranya putus sekolah atau tidak bersekolah,” tutur Muhaimin usai menggelar rapat tingkat menteri (RTM), di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Kemenko PM siap Mengorientasikan Program Sekolah Rakyat
Ia pun menekankan, bahwa pihaknya akan konsisten mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait, agar seluruh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem mendapat akses pendidikan.
Cak Imin juga menjelaskan, bahwa akses pendidikan berkualitas menjadi salah satu kunci pemberdayaan, yang membuka peluang kehidupan ekonomi lebih sejahtera bagi keluarga miskin ekstrem.
Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, kata dia, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa memiliki harapan masa depan lebih terjamin, berdaya, dan pada akhirnya memutus warisan kemiskinan di keluarganya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah langkah yang tengah dilakukan untuk memastikan seluruh anak keluarga miskin ekstrem bisa bersekolah, mendapat fasilitas pendidikan lebih baik, dan akses masa depan lebih berdaya.
“Inilah keadaan yang terus akan menjadi perhatian kita agar melalui Sekolah Rakyat, melalui program-program yang lain, kita bisa membawa bangsa kita memutus mata rantai kemiskinan,” ungkapnya.
Selarasnya Upaya Kemenko PM dengan BPS
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar mengamini upaya Menko Muhaimin, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan melalui fasilitas pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Amalia menyatakan, upaya tersebut selaras dengan temuan BPS yang menyatakan bahwa tingginya tingkat pendidikan akan memperbaiki kualitas kesejahteraan.
“Data BPS juga mengatakan: semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, semakin sejahtera rumah tangga tersebut,” terangnya.
Adapun Sekolah Rakyat, sambungnya, merupakan program yang menjadi amanat Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
“Sebagai salah satu instrumen utama optimalisasi penghapusan kemiskinan ekstrem,” pungkas Amalia.
Diketahui, penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan berbasis verifikasi DTSEN, yang menyasar khusus anak-anak dari keluarga miskin, bukan melalui pendaftaran terbuka.
Hal itu, agar seluruh peserta didik yang mengikuti Sekolah Rakyat tepat sasaran sesuai tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.[nnh]
