<strong>(IslamToday ID) -</strong> Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mengelola konflik agraria. Ridho menyebut kondisi ini menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat semakin meluas. "Partai Ummat menilai Presiden Jokowi gagal mengelola konflik agraria yang terjadi selama lima tahun terakhir yang menyebabkan meluasnya ketimpangan dan ketidakadilan di seluruh tanah air," kata Ridho, Jumat (8/10). Ridho mencatat ada 2.288 konflik agraria selama lima tahun terakhir ini. Dari jumlah itu, sebanyak 1.437 orang menjadi korban kriminalisasi, 776 orang mengalami penganiayaan, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas. Bahkan masyarakat yang terlibat dalam konflik ini adalah korban ketidakadilan struktural. Namun, kata Ridho, pemerintah berkilah seolah-olah konflik agraria yang terjadi hanya konflik horizontal antara sesama warga. Lebih lanjut, Ridho menyebut sebanyak 68 persen tanah di Indonesia telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar.Sementara, 16 juta keluarga yang bertani hanya menguasai lahan di bawah setengah hektare. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kata Ridho, selama 2020 konflik agraria meningkat masing-masing 28 persen di sektor perkebunan, dan 100 persen di sektor kehutanan dibandingkan tahun sebelumnya. Atas dasar itu, Ridho mendesak pemerintah segera membentuk Badan Otorita Reforma Agraria. Menurutnya badan tersebut merupakan perintah Tap MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA dan PSDA). Selain itu, ia meminta pemerintah mengumpulkan data penguasaan agraria yang valid dan terintegrasi, serta mewujudkan "Peta Tunggal Agraria" dan penyelesaian sengketa agraria di seluruh Indonesia.