(IslamToday ID) – PM Pakistan Imran Khan menuduh India sebagai negara penindas setelah New Delhi mengambil kebijakan penguncian yang paling ketat terhadap Kashmir, wilayah yang disengketakan, dengan mengerahkan pasukan besar-besaran dan barikade kawat berduri.
Orang-orang bersenjata menyerang pasukan India dengan granat dan tembakan di Kashmir saat acara peringatan satu tahun pembatalan otonomi. Informasi dari polisi, tidak ada korban jiwa dalam serangan granat itu.
Pihak berwenang India telah “membatasi” Kashmir dengan barikade pasukan dan kawat berduri. India juga memasang penghalang jalan untuk mencegah demonstrasi peringatan setahun kebijakan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi mencabut hak otonomi khusus bagi Kashmir.
Sementara, Pakistan yang juga mengklaim Kashmir secara keseluruhan, demonstrasi juga digelar untuk menandai peringatan satu tahun yang dijuluki #BlackDay untuk Kashmir.
Toko-toko dan pusat bisnis tetap tutup, polisi dan tentara melakukan pemeriksaan ketat di pos-pos penjagaan. Mereka hanya sesekali membiarkan kendaraan atau pejalan kaki melintas.
Beberapa warga mengatakan pasukan pemerintah menghentikan mereka di pos pemeriksaan, dan mengatakan jam malam masih berlaku.
“Anda menyebutnya jam malam atau penguncian karena virus? Faktanya bahwa kami berada di bawah pengepungan brutal dan pengepungan ini sudah berlangsung setahun,” kata Ishfaq Ahmed, seorang warga Kota Srinagar seperti dikutip di TRTWorld, Kamis (6/8/2020).
Mencabut Pasal 370
Pada tanggal 5 Agustus 2019, pemerintahan Modi mencabut status kenegaraan Jammu dan Kashmir, membatalkan konstitusi terpisah, dan menghapus perlindungan warisan atas tanah dan pekerjaan.
Wilayah itu juga dibagi menjadi dua wilayah federal, yakni Ladakh dan Jammu-Kashmir.
Setelah kebijakan itu, pihak berwenang India memberlakukan pembatasan informasi dan pengekangan keamanan di Kashmir selama berbulan-bulan. Ribuan pemuda Kashmir dan pemimpin pro-kemerdekaan, serta politisi Kashmir pro-India, ditangkap. Ratusan orang masih dipenjara.
Pemerintah menyatakan kebijakan itu diperlukan untuk mengembangkan wilayah yang dilanda perselisihan dan mengintegrasikannya dengan seluruh India. Tetapi hal itu membuat marah sebagian besar warga Kashmir dan negara tetangganya Pakistan.
Beberapa pengamat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerintah nasionalis-Hindu yang bertujuan untuk meminggirkan umat Islam. Namun, pemerintah menyangkal hal itu. [wip]