(IslamToday ID) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan mengekang hubungan ekonomi AS dengan China. Ia juga mengancam akan menghukum perusahaan AS yang membuka lapangan kerja di China melalui kontrak federal.
“Kami akan memproduksi pasokan manufaktur penting kami di AS dan kami akan mengenakan pajak ‘pro-AS’ dan membawa lapangan kerja kami kembali ke AS,” kata Trump di Gedung Putih, Senin (7/9/2020).
“Kami juga akan mengenakan tarif pada perusahaan yang meninggalkan AS untuk menciptakan pekerjaan di China dan negara lain,” lanjutnya.
Pernyataannya itu merupakan sebuah sindiran bagi lawannya, calon presiden Joe Biden yang punya perusahaan di luar negeri.
“Jika mereka tidak dapat membuka usaha di sini, maka biarkan mereka membayar pajak yang besar karena membangunnya di tempat lain,” katanya tentang perusahaan AS.
Trump juga menegaskan akan melarang kontrak federal melalui pola alih daya (outsourcing) ke China, dan akan meminta pertanggungjawaban China, karena telah menyebarkan virus corona ke seluruh dunia.
Trump baru-baru ini menyampaikan gagasan untuk membatasi ekonomi AS dari China.
“Kami akan mengakhiri ketergantungan kami pada China, karena kami tidak mau mengandalkan China. Dan saya tidak ingin mereka membangun militer seperti yang mereka bangun sekarang dan mereka menggunakan uang kita untuk membangunnya,” ujarnya seperti dikutip di Bloomberg, Selasa (8/9/2020).
Ia tidak mengatakan kapan akan menerapkan kebijakan itu, tetapi menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari agenda periode kedua. “Jika Biden menang, maka China akan menang, karena China akan memiliki negara ini,” kata Trump.
Ia mengatakan kini saatnya menentukan pilihan paling penting dalam sejarah di bawah pemerintahannya.
“Di bawah pemerintahan saya, kita akan menjadikan AS sebagai negara adidaya manufaktur dunia dan kita akan mengakhiri ketergantungani pada China untuk selamanya,” katanya.
Trump terus berusaha menjadikan China sebagai isu dalam pemilihan presiden. Ia menggambarkan Biden sebagai antek Beijing dan menyalahkan negara itu atas wabah virus corona di AS setelah jajak pendapat menunjukkan ketidaksetujuan publik yang meluas terhadap penanganan pandemi oleh presiden. [wip]