ISLAMTODAY ID—Delegasi tingkat tinggi Irak yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi, serta menteri pertahanan dan luar negeri Irak, melakukan kunjungan yang tidak biasa ke markas NATO di Brussels, Belgia pada hari Rabu (30/6).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas kelanjutan presiden aliansi militer Barat di Irak.
Perdana Menteri al-Kadhimi secara pribadi menyampaikan kemarahannya atas pelanggaran kedaulatan Irak atas serangan udara AS Ahad (27/6) malam di sepanjang perbatasan Suriah.
Untuk diketahui, serangan ini menewaskan beberapa anggota milisi Irak dalam apa yang disebut Washington tindakan terhadap kelompok “didukung Iran” yang telah menargetkan pasukan AS oleh serangan drone.
“Dia mendesak koalisi untuk tidak menggunakan Irak untuk menghadapi negara tetangga Suriah dan Iran,” menurut Newsweek.
Lebih lanjut dia menekankan “pentingnya Irak tidak menjadi arena untuk menyelesaikan konflik, atau batu loncatan untuk agresi terhadap salah satu tetangganya,” ungkap al-Kadhimi seperti dilansir dari ZeroHedge, Jumat (2/7).
Pendapat ini mengacu pada konflik tit-for-tat Pentagon dengan milisi pro-Iran Irak.
Untuk diketahui, konflik tit-for-tat Pentagon merupakan sebuah konflik yang menjadi sangat tegang setelah pembunuhan Januari 2020 terhadap Qassem Soleimani dari IRGC dan kepala Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis (pendiri Kataib Hezbollah).
AS telah menjuluki serangkaian serangan Ahad (27/6) malam sebagai “pesan” ke Iran.
Sementara itu, Biden secara pribadi membela aksi militer – yang kedua dari kepresidenannya – sebagai dalam haknya untuk mengesahkan berdasarkan Pasal 2 Konstitusi, meskipun sejumlah Kongres para pemimpin menolak klaim ini.
Rakyat Irak sendiri juga tidak diragukan lagi melihat apa yang dianggap “benar” oleh Biden untuk menyerang di mana pun dia mau dengan sangat berbeda.
Baghdad telah mengeluarkan teguran komprehensif dan resmi pertamanya terhadap serangan pada hari Senin (28/6) setelah sesi darurat Dewan Keamanan Nasional Irak, yang menyebut serangan AS sebagai “pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Irak, yang ditolak oleh semua hukum dan perjanjian internasional.”
Sementara di markas NATO minggu ini, delegasi PM Irak lebih lanjut membahas penarikan pasukan AS yang tersisa – yang sekarang dikatakan ada sekitar 2.500 tentara.
Tetapi ketika pasukan AS perlahan-lahan terus keluar, NATO saat ini dikatakan meningkatkan kehadiran pasukannya untuk memberikan perlindungan keamanan juga di tengah logistik keluar – dari 500 menjadi sekitar 5.000.
(Resa/ZeroHedge)
