ISLAMTODAY ID-Kementerian Wakaf Mesir telah menuntut agar semua buku yang berhubungan dengan “ekstremisme” dan Ikhwanul Muslimin dikeluarkan dari perpustakaan masjid di seluruh negeri dalam dua minggu ke depan.
Mohammed Mokhtar Gomaa menteri wakaf Mesir, juga mengatakan bahwa komite yang akan menilai buku-buku yang saat ini ada di masjid-masjid serta literatur yang diperbolehkan di dalamnya akan dibentuk.
Sementara itu, Gomaa menyatakan bahwa akan ada konsekuensi bagi pejabat yang tidak mematuhi perintah.
Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa para pemimpin masjid harus berjanji untuk tidak mengizinkan buku apa pun ada di masjid tanpa izin sebelumnya dari kantor Administrasi Umum Bimbingan Agama.
Langkah tersebut dilakukan di tengah model untuk “melawan ekstremisme” di negara tersebut yang melibatkan kementerian dan bertugas mengawasi pembangunan masjid serta mengawasi konten yang dapat dianggap “ekstremis”.
Selain itu, kepala sektor keagamaan di kementerian Hisham Abdelaziz, menegaskan kembali bahwa buku, majalah, dan publikasi yang ditemukan di masjid akan diperiksa ulang untuk memastikan bahwa mereka tidak menganut ideologi terlarang atau milik kelompok terlarang.
Menurut media lokal, pernyataan yang dikeluarkan mengatakan bahwa siapa pun yang tidak mematuhi peraturan baru akan dirujuk untuk penyelidikan.
Gaber Tayee wakil menteri kementerian Wakaf, juga mengatakan bahwa buku dan publikasi tertentu akan ditargetkan dalam upaya tersebut.
“Setiap buku yang ditulis oleh seorang Salafi, anggota Ikhwanul Muslimin atau Gamaa Islamiya akan dihapus,”ujarnya, seperti dilansir dari MEE, Selasa (31/8).
Penumpasan Oposisi
Ikhwanul Muslimin secara luas dianggap sebagai kelompok oposisi terbesar Mesir.
Namun, bersama dengan kelompok oposisi sekuler, sebagian besar telah dihancurkan sejak Presiden Abdel Fattah el-Sisi berkuasa setelah menggulingkan pendahulunya yang berafiliasi dengan Ikhwanul, Mohamed Morsi, dalam kudeta militer pada tahun 2013.
Lebih lanjut, ribuan anggotanya telah ditahan, dibunuh, atau dipaksa tinggal di pengasingan karena takut akan penganiayaan di dalam negeri sejak kelompok itu dilarang dan dinyatakan sebagai organisasi teroris.
Sementara itu, Sisi yang menjabat sebagai menteri pertahanan Morsi telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia karena mengawasi pembunuhan massal terburuk warga sipil dalam sejarah modern Mesir.
Untuk diketahui, hal tersebut terjadi setelah pembubaran mematikan pada tahun 2013 dari aksi duduk untuk memprotes kudeta terhadap pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu.
Jenderal yang menjadi presiden telah membenarkan tindakan keras itu sebagai bagian dari apa yang disebutnya “perang melawan teror”, sambil menyangkal bahwa negara itu memiliki tahanan politik.
(Resa/MEE)