ISLAMTODAY ID-Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mendesak para jenderal Sudan untuk membatalkan pengambilalihan negara itu.
Kepala PBB Antonio Guterres mengatakan “laporan kekerasan itu mengkhawatirkan dan pelakunya harus dibawa ke pengadilan.”
Seruan yang dibuat oleh Sekjen PBB itu datang sehari setelah puluhan ribu orang turun ke jalan dalam protes pro-demokrasi terbesar sejak kudeta pekan lalu.
Antonio Guterres mengatakan pada hari Ahad (31/10) bahwa para jenderal harus “memperhatikan” protes hari Sabtu (30/10).
“Saatnya untuk kembali ke pengaturan konstitusional yang sah,” ujarnya dalam sebuah tweet, seperti dilansir dari TRTWorld, Ahad (31/10).
Dia merujuk pada kesepakatan pembagian kekuasaan yang membentuk pemerintahan militer-sipil bersama setelah penggulingan otokrat lama Omar al Bashir dan pemerintahannya pada April 2019.
Sementara itu, utusan PBB untuk Sudan, Volker Perthes, mengatakan bahwa ia bertemu dengan Abdalla Hamdok pada hari Minggu, perdana menteri terguling yang masih dalam tahanan rumah di ibu kota Khartoum.
“Kami membahas opsi untuk mediasi dan jalan ke depan untuk Sudan. Saya akan melanjutkan upaya ini dengan pemangku kepentingan Sudan lainnya,” katanya.
Protes berlanjut
Pengunjuk rasa anti-kudeta Sudan pada hari Minggu menjaga barikade di ibu kota Khartoum.
Puluhan ribu orang turun ke seluruh negeri untuk demonstrasi hari Sabtu (30/10), berbaris menentang perebutan kekuasaan 25 Oktober oleh tentara.
Untuk diketahui, perebutan terjadi ketika Jenderal Abdel Fattah al Burhan membubarkan pemerintah, menyatakan keadaan darurat dan menahan para pemimpin sipil Sudan.
Sedikitnya tiga orang ditembak mati dan lebih dari 100 orang terluka dalam demonstrasi hari Sabtu (30/10), ujar Komite Sentral Dokter Sudan yang independen.
Dibutuhkan korban tewas sejak protes dimulai setidaknya 11 orang.
Pasukan polisi membantah pembunuhan itu.
(Resa/TRTWorld)