ISLAMTODAY ID – Duta Besar Amerika di Tokyo menuduh utusan Moskow “mengintimidasi” negara Asia.
Duta Besar baru Washington di Tokyo, Rahm Emanuel, telah mengecam mitranya dari Rusia karena mengatakan Jepang menghalangi penyelesaian sengketa wilayah yang telah berlangsung lama dan mencegah kedua negara menandatangani perjanjian damai untuk secara resmi mengakhiri Perang Dunia II.
Melalui Twitter pada hari Rabu (2/2), Emanuel menulis, “Waktu Duta Besar Rusia untuk mengintimidasi Jepang tidak mungkin lebih buruk dan kurang kesadaran diri dengan Hari Wilayah Utara pada hari Senin. Aturan dan rasa hormat diperhitungkan. AS mendukung Jepang dan Perdana Menterinya untuk nilai dan prinsip bersama kami.”
Utusan AS, yang tiba di Jepang minggu lalu, mengacu pada komentar terbaru oleh duta besar Rusia Mikhail Galuzin, yang mengatakan kepada Foreign Correspondents Club of Japan pada hari Rabu (2/2) bahwa pernyataan baru-baru ini oleh pemerintah Jepang “kontraproduktif dan tidak berkontribusi untuk menciptakan hubungan suasana positif untuk dialog antara Rusia dan Jepang.”
Membalas Emanuel dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (3/2), Galuzin mengatakan “waktunya tepat” untuk mengangkat masalah ini dan bahwa posisi Moskow didukung oleh hukum internasional meskipun ada “klaim ilegal” dari Tokyo.
Jepang telah berjanji untuk mengambil “tindakan keras” terhadap Rusia jika menyerang Ukraina, yang telah diperingatkan oleh para pemimpin Barat selama berbulan-bulan yang mereka khawatirkan akan terjadi.
Moskow telah berulang kali membantah bahwa mereka memiliki niat agresif, dan Galuzin mengatakan kepada Tokyo bahwa pernyataannya mengganggu upaya untuk menyelesaikan sengketa wilayah atas Kepulauan Kuril dan akhirnya membuat perjanjian damai.
Empat pulau, yang dikenal sebagai Wilayah Utara di Jepang, diduduki oleh tentara Soviet sebelum akhir Perang Dunia II, dan Uni Soviet dijanjikan kepada mereka oleh sekutunya di Konferensi Yalta dengan imbalan memasuki perang melawan Jepang.
Namun, Tokyo sejak itu mengatakan bahwa pulau-pulau paling selatan tidak tercakup dalam perjanjian dan, sementara Moskow mengatakan bahwa mereka ingin menandatangani perjanjian damai dan menyelesaikan sengketa wilayah secara terpisah, Jepang sejauh ini menolak.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi menanggapi klaim mitranya dari Rusia bahwa Jepang menolak untuk mengakui status quo setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.
“Kedaulatan kami meluas ke empat Pulau Utara,” ungkap Hayashi, seperti dilansir dari RT, Jumat (4/2).
“Kami bermaksud untuk melanjutkan negosiasi yang gigih berdasarkan posisi dasar kami, yaitu keinginan untuk menandatangani perjanjian damai setelah masalah teritorial diselesaikan.”
(Resa/RT)