ISLAMTODAY ID-Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat sedang memantau peningkatan pelanggaran hak asasi manusia di India oleh beberapa pejabat, dalam teguran langsung yang jarang dilakukan oleh Washington terhadap catatan hak asasi bangsa Asia Selatan.
“Kami memantau beberapa perkembangan terbaru di India termasuk peningkatan pelanggaran hak asasi manusia oleh beberapa pejabat pemerintah, polisi dan penjara,” ungkap Blinken kepada menteri luar negeri dan pertahanan India di Washington, seperti dilansir dari TRTWorld, Senin (12/4).
“Kami secara teratur terlibat dengan mitra India kami tentang nilai-nilai bersama ini (hak asasi manusia) dan untuk itu, kami memantau beberapa perkembangan terbaru di India termasuk peningkatan pelanggaran hak asasi manusia oleh beberapa pejabat pemerintah, polisi dan penjara,”ungkap Blinken pada hari Senin dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan Menteri Pertahanan India Rajnath Singh.
Blinken tidak menjelaskan lebih lanjut. Singh dan Jaishankar, yang berbicara setelah Blinken pada briefing, tidak mengomentari masalah hak asasi manusia.
Pernyataan Blinken muncul beberapa hari setelah Perwakilan AS Ilhan Omar mempertanyakan dugaan keengganan pemerintah AS untuk mengkritik pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi tentang hak asasi manusia.
“Apa yang perlu dilakukan Modi terhadap populasi Muslim India sebelum kita berhenti menganggap mereka sebagai mitra dalam damai?” Omar, yang berasal dari Partai Demokrat Presiden Joe Biden, mengatakan pekan lalu.
Pernyataan Blinken muncul ketika bentrokan antara umat Hindu dan Muslim selama festival Hindu Ram Navami mendorong polisi untuk memberlakukan jam malam di beberapa negara bagian India sementara pihak berwenang di negara bagian Madhya Pradesh tengah menghancurkan beberapa rumah milik Muslim, kata saksi mata dan media lokal melaporkan.
Nasib Muslim di bawah Pemerintahan Modi
Para pengkritik Modi mengatakan partai penguasa ultra-nasionalis Hindu-nya telah memupuk polarisasi agama sejak berkuasa pada tahun 2014. Dia menyangkal tuduhan itu.
Sejak Modi berkuasa, kelompok Hindu sayap kanan telah melancarkan serangan terhadap minoritas yang mengklaim mereka berusaha mencegah konversi agama.
Beberapa negara bagian India telah meloloskan atau sedang mempertimbangkan undang-undang anti-konversi yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi secara konstitusional.
Pada tahun 2019, pemerintah mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang menurut para kritikus merusak konstitusi sekuler India dengan mengecualikan migran Muslim dari negara-negara tetangga.
Undang-undang itu dimaksudkan untuk memberikan kewarganegaraan India kepada umat Buddha, Kristen, Hindu, Jain, Parsis, dan Sikh yang melarikan diri dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan sebelum tahun 2015.
Pada tahun yang sama, segera setelah kemenangan pemilihan kembali 2019, pemerintah Modi mencaplok sebagian Kashmir yang disengketakan dalam upaya untuk sepenuhnya mengintegrasikan wilayah mayoritas Muslim dengan seluruh negara itu.
Untuk mengahadapi protes, pemerintah menahan banyak pemimpin politik Kashmir dan mengirim lebih banyak polisi paramiliter dan tentara ke wilayah Himalaya yang juga diklaim oleh Pakistan.
Partai Bharatiya Janata Party (BJP) Modi baru-baru ini melarang mengenakan jilbab di ruang kelas di negara bagian Karnataka.
Kelompok Hindu garis keras kemudian menuntut pembatasan seperti itu di lebih banyak negara bagian India.
Penjual daging kambing dan penjual buah Muslim telah menjadi korban terbaru dari kelompok sayap kanan Hindu.
(Resa/TRTWorld)