ISLAMTODAY ID-Amnesty International telah mengutuk pembongkaran properti milik Muslim di beberapa kota di India minggu ini, menyerukan “penyelidikan menyeluruh, tidak memihak dan transparan”.
Pembongkaran yang tidak sah atas properti yang dimiliki oleh Muslim di India dapat “sama dengan hukuman kolektif,” ungkap sebuah kelompok hak asasi global.
Amnesty International pada hari Kamis (14/4) menyerukan “penyelidikan menyeluruh, tidak memihak dan transparan” terhadap “laporan pembongkaran toko dan rumah yang sebagian besar milik Muslim setelah insiden kekerasan komunal” di beberapa kota di India minggu ini.
Pemerintah setempat harus memberlakukan jam malam di berbagai kota di empat negara bagian India, termasuk Gujarat dan Madhya Pradesh, setelah bentrokan meletus selama festival Hindu Ram Navami pada hari Senin (11/4).
Setidaknya satu orang tewas dan beberapa rumah atau toko dibakar dalam kekerasan antara kelompok Hindu dan Muslim.
Di Khargone, sebuah kota di negara bagian Madhya Pradesh tengah, “slogan-slogan provokatif diduga dikibarkan di dekat sebuah masjid selama perayaan Ram Navami, yang menyebabkan kerusuhan, pelemparan batu dan kekerasan,” bunyi pernyataan Amnesty International.
Para pejabat segera mengklaim bahwa mereka telah mengidentifikasi para perusuh dan bahwa “kerusakan akan dipulihkan dari properti pribadi atau publik (mereka).”
Pihak berwenang kemudian melanjutkan untuk menghancurkan beberapa properti dan rumah, kebanyakan dari mereka milik “keluarga Muslim yang kurang beruntung secara ekonomi,” tambah pernyataan itu.
“Mayoritas properti yang dihancurkan adalah milik Muslim. Penghancuran rumah keluarga tersangka semacam itu juga bisa menjadi hukuman kolektif, yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional,” ujar Aakar Patel, ketua dewan Amnesty International India, seperti dilansir dari TRTWorld, Kamis (14/4).
Bangkitnya Sentimen Anti-Muslim di Bawah Modi
Patel mengutuk “peristiwa yang sangat mengganggu” dan mengatakan “tindakan melanggar hukum menghancurkan properti pribadi orang-orang yang dicurigai melakukan kerusuhan, yang diduga tanpa pemberitahuan atau persyaratan proses lainnya merupakan pukulan besar bagi aturan hukum.”
Selain penyelidikan yang cepat dan adil untuk membawa para pelaku ke pengadilan, para korban juga harus diberikan pemulihan yang efektif, tambahnya.
“Adalah tugas negara untuk melindungi semua orang di dalam yurisdiksinya, termasuk komunitas minoritas,” ungkap Patel.
India telah menyaksikan peningkatan tajam dalam ujaran kebencian dan tindakan anti-Muslim sejak Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2014.
Pemerintah Modi juga menargetkan Amnesty International karena menyuarakan keprihatinan atas catatan hak asasi negara, memaksa kelompok itu untuk menghentikan operasi di India pada September 2020.
(Resa/TRTWorld)