ISLAMTODAY ID- Utusan Australia menyatakan keprihatinan atas ‘kemajuan senjata pemusnah massal, kemampuan rudal balistik’ Korea Utara.
Australia pada hari Kamis (2/6) memimpin protes lebih dari 40 negara terhadap Korea Utara ketika perwakilan Pyongyang di PBB menjadi presiden Konferensi Perlucutan Senjata.
Korea Utara menjadi presiden bergilir dari 65 negara Konferensi Perlucutan Senjata, dan duta besarnya untuk PBB di Jenewa, Han Tae-song, membuka sesi dengan berbicara tentang “kehormatan dan hak istimewa” memiliki kursi kepresidenan.
“Delegasi saya mengambil peran kepresidenan dengan serius,” ungkapnya menjelaskan bahwa ini adalah kali kedua bagi Korea Utara untuk memegang kursi kepresidenan.
“Dan saya meyakinkan Anda tentang kesiapan kami untuk bekerja sama dengan semua anggota konferensi secara terbuka, transparan, inklusif dan memberikan kontribusi konstruktif untuk membuat kemajuan nyata di tahun ini,” tambahnya, seperti dilansir dari AA, Kamis (2/6).
Konferensi Perlucutan Senjata yang berbasis di Jenewa menyebut dirinya “forum negosiasi pelucutan senjata multilateral tunggal komunitas internasional” dan memainkan peran penting dalam upaya perlucutan senjata nuklir.
Setelah utusan Pyongyang membuka sesi di Palais des Nations, Duta Besar Australia Amanda Gorely membacakan pernyataan bersama 48 negara, termasuk Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, AS, Türkiye, dan negara lainnya.
Tindakan Sembrono
Pernyataan itu menyatakan keprihatinan atas “tindakan sembrono Korea Utara, yang terus secara serius merusak nilai” konferensi tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan kemajuan senjata pemusnah massal dan kemampuan rudal balistik DPRK (Korea Utara), termasuk laporan bahwa mereka sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh,” ungkap duta besar Australia.
“Sejak awal 2022, DPRK telah melakukan serangkaian uji coba rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk peluncuran rudal balistik antarbenua, dugaan rudal balistik senjata hipersonik dengan maksud yang dinyatakan untuk pengoperasian senjata nuklir taktis, dan setidaknya satu rudal balistik yang diluncurkan kapal selam rudal,” ujar Gorely.
Gorely mendesak Korea Utara untuk menghentikan “tindakan destabilisasi” dan mematuhi kewajiban internasionalnya di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan untuk meninggalkan senjata nuklir dan program nuklir yang ada.
Sementara itu, seorang pejabat Rusia mengatakan: “Kami menantikan kontribusi signifikan dari kepresidenan Korea Utara, untuk pekerjaan konferensi dan dalam hal kerja sama yang bijaksana dengan semua negara pihak.
“Delegasi kami percaya bahwa saat ini, ini adalah salah satu waktu terpenting untuk pekerjaan konferensi kami.”
(Resa/AA)