ISLAMTODAY ID-Media lokal menyatakan bahwa Rusia berencana mengadakan referendum “terbatas” pada bulan September untuk wilayah yang direbutnya di Ukraina.
Langkah tersebut diperkirakan akan dimulai di Donbas terutama dengan separatis Republik Rakyat Donetsk (DNR) dan Republik Rakyat Luhansk (LNR), menurut laporan Moscow Times baru-baru ini:
Moskow “tidak sabar” dan ingin “melakukan” referendum di wilayah Donetsk dan Luhansk secepat mungkin di tengah kebuntuan di medan perang, kata situs berita Vyorstka yang mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.
Seorang anggota parlemen senior Rusia, Andrei Turchak, dikutip mengatakan pekan lalu, “Wilayah ini adalah wilayah Rusia.”
Sementara itu, ada spekulasi luas mengenai apakah Rusia akan berusaha untuk mencaplok wilayah di luar Donbas, sekarang tampak jelas bahwa Kremlin berbicara tentang referendum di luar timur jauh.
Yang terpenting, pada saat dunia telah menyaksikan dengan waspada situasi yang bergejolak di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia di Ukraina tenggara, media pemerintah Rusia sekarang sedang meninjau referendum di Oblast Zaporizhzhia selama beberapa minggu mendatang.
Menurut TASS pada hari Rabu (31/8):
Referendum tentang status wilayah yang dibebaskan di wilayah Zaporizhia akan diadakan pada bulan September, tanggal pastinya masih belum diketahui.
Walikota Berdyansk Alexander Saulenko mengumumkan hal ini kepada wartawan pada hari Rabu.
“Referendum tentu saja akan diadakan di wilayah kami. Kami sedang mempersiapkan referendum ini, direncanakan pada September, tetapi saya belum bisa mengatakan tanggal pastinya,” ujar Saulenko, seperti dilansir dari ZeroHedge, Kamis (1/9).
Sementara itu, Gedung Putih mengutuk segala upaya untuk mengadakan referendum “palsu”, yang dikatakan tidak akan pernah diakui oleh AS.
Menurut tanggapan administrasi Biden terbaru terhadap laporan media Rusia terbaru:
“Karena mereka jelas mengalami kesulitan mencapai keuntungan geografis di Ukraina, mereka mencoba untuk mendapatkan itu melalui cara politik palsu,” ungkap juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby dalam briefing pekan lalu.
“Para pejabat Rusia sendiri tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan kekurangan legitimasi, dan itu tidak akan mencerminkan kehendak rakyat,” tambahnya.
(Resa/ZeroHedge)