ISLAMTODAY ID-Selama pertemuan antara Masrour Barzani dan Asisten Menteri Luar Negeri AS, Washington menegaskan kembali dukungannya untuk pemerintah Kurdistan dan milisi Kurdi.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Menteri di Wilayah Kurdistan Irak (IKR) pada 7 September, AS menegaskan kembali dukungannya untuk zona semi-otonom Kurdi di Irak utara dan menyatakan komitmen menyelesaikan sengketa minyak dan gas antara Baghdad dan otoritas Kurdi.
Pernyataan itu mengungkapkan bahwa Perdana Menteri IKR, Masrour Barzani, menerima Asisten Menteri Luar Negeri AS, Barbara Leaf, pada 7 September.
Selama pertemuan itu, Leaf menekankan dukungan berkelanjutan Washington untuk organisasi militan Kurdi termasuk Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Peshmerga.
Leaf juga menekankan perlunya negosiasi untuk menyelesaikan ekstraksi minyak dan gas serta sengketa ekspor antara IKR dan pemerintah federal Irak untuk menghindari kompromi keamanan dan stabilitas Irak, tambah pernyataan itu.
Menurut pernyataan itu, Barzani juga mengusulkan dalam pertemuan itu “ringkasan reformasi … dalam hal diversifikasi ekonomi dan sumber pendapatan dan membangun infrastruktur yang kuat.”
“Rakyat Kurdistan banyak berkorban untuk hak-hak mereka, sehingga mereka tidak siap untuk melepaskan hak konstitusional mereka di bawah tekanan apa pun,” ungkap Barzani, seperti dilansir dari The Cradle, Kamis (8/9).
Pada tahun 2007, Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) mengesahkan undang-undang minyak dan gas yang memberikan dirinya hak untuk mengekstraksi dan mengembangkan ladang di wilayah tersebut.
Pada tanggal 15 Februari, Pengadilan Federal Irak mengeluarkan keputusan yang menganggap undang-undang Kurdi ini tidak konstitusional, melarang ekspor gas dari IKR.
Pada hari yang sama, KRG mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa keputusan Pengadilan Federal merupakan pelanggaran prinsip-prinsip konstitusional dan didasarkan pada undang-undang Baath di bawah pemerintahan Saddam Hussein di Irak, dengan mengutip pasal 112 konstitusi, yang menyatakan bahwa masalah minyak dan gas tidak berada dalam kewenangan eksklusif pemerintah pusat Irak.
Pada akhir Juni, KRG mengamandemen undang-undang 2007, menjadikan Partai Demokrat Kurdistan (KDP) sebagai satu-satunya “pengambil keputusan” di Dewan Menteri, mewakili “tantangan” terhadap keputusan
Pengadilan Federal dan mengintensifkan perselisihan antara Baghdad dan IKR .
Awal bulan itu, Baghdad mengancam akan memasukkan daftar hitam semua perusahaan minyak internasional yang beroperasi di wilayah tersebut.
Ketegangan telah berlangsung lama antara pemerintah Irak dan IKR, dengan IKR dituduh sebagai pusat operasi Mossad Israel, serta skema korupsi dan pencucian uang di AS dan Inggris dengan penggunaan real estat yang mahal.
Hanya beberapa hari sebelum pertemuan antara Leaf dan Barzani, keluarga Barzani dilaporkan menjual rumah mewah di Beverly Hills senilai USD 27 juta.
(Resa/The Cradle)