ISLAMTODAY ID-Menteri Luar Negeri Solomon Jeremiah Manele mengungkapkan pada hari Selasa bahwa kepulauan Solomon menandatangani kesepakatan 11 poin antara AS dan 14 negara Pasifik setelah Washington setuju untuk menghilangkan kata-kata yang terkait dengan China,
Deklarasi tersebut mengikuti kesimpulan dari pertemuan puncak dua hari pada 29 September.
Kesepakatan 11 poin dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi keterlibatan AS yang intensif di kawasan itu, tetapi Kepulauan Solomon ingin menghindari memilih antara Washington dan Beijing.
Menteri menjelaskan bahwa negaranya tidak ingin dipaksa untuk “memilih pihak” antara Washington dan Beijing, menjelaskan bahwa Honiara tidak nyaman dengan referensi yang mengamanatkan negara-negara Kepulauan Pasifik untuk berkonsultasi satu sama lain sebelum menandatangani kesepakatan keamanan yang berdampak pada wilayah tersebut.
Pemerintah Sogavare menganggap persyaratan seperti itu sebagai persetujuan terhadap pakta keamanan bilateral dengan China.
“Dalam draf awal ada beberapa referensi yang kami tidak nyaman, tetapi kemudian para pejabat di bawah diskusi dan negosiasi (…) dapat menemukan titik temu, dan kemudian itu membawa kami, jadi kami menandatangani,” dikatakan.
Deklarasi 11 poin tersebut bertujuan untuk memperkuat kehadiran AS di kawasan itu, dengan mencatat, khususnya, “dampak persaingan geopolitik yang meningkat” di negara-negara Kepulauan Pasifik.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon mengklarifikasi bahwa perjanjian keamanan dengan China difokuskan pada situasi hukum dan ketertiban internal, dan tidak termasuk penyediaan pangkalan militer.
“Keyakinan saya (…) dan harapan saya adalah – bahwa Pasifik harus menjadi wilayah damai, kerjasama dan kolaborasi, dan tidak boleh dilihat sebagai wilayah konfrontasi, konflik dan perang,” ungkapnya, seperti dilansir dari Sputniknews, Selasa (4/10).
Kepulauan Solomon, yang mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 2019, menandatangani pakta keamanan dengan China pada April, memicu “kekhawatiran besar” di AS dan sekutu Pasifik selatannya, dengan Washington menyebutnya sebagai upaya militerisasi kawasan itu.
AS telah mempercepat keterlibatannya dengan negara-negara Pasifik sejak Juni tahun ini, membuka lebih banyak kantor diplomatik dan mendanai langkah-langkah perubahan iklim.
Para pemimpin dari Fiji, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Cook, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru menghadiri pertemuan puncak dua hari pertama yang dipimpin oleh Presiden AS Joe Biden.
(Resa/Sputniknews)