ISLAMTODAY ID-Keputusan pengadilan tinggi India dalam kasus larangan hijab di ruang kelas terbagi menjadi dua pendapat, memberikan izin dan menyerahkan kepada hakim agung.
Keputusan ini muncul dari larangan pada bulan Februari oleh negara bagian Karnataka di selatan yang melarang siswa mengenakan jilbab di ruang kelas.
Hal tersebut memicu protes oleh siswa Muslim dan orang tua mereka, serta protes balik oleh siswa Hindu.
“Kami memiliki perbedaan pendapat,” ungkap Hakim Hemant Gupta, salah satu dari dua hakim panel, saat menyampaikan keputusan hari Kamis, tetapi hakim tidak mengatakan kapan sidang berikutnya akan diadakan.
“Ini pada akhirnya masalah pilihan,” ungkap hakim lainnya, Hakim Sudhanshu Dhulia, sambil mengesampingkan perintah Pengadilan Tinggi Karnataka, seperti dilansir dari Al Jazeera, Kamis (13/10).
Muslim adalah minoritas yang cukup besar di India, terhitung 14 persen dari 1,4 miliar penduduk negara itu di negara Asia Selatan di mana umat Hindu menjadi mayoritas.
Beberapa siswa Muslim di Mahkamah Agung menentang keputusan pengadilan negara bagian yang menguatkan larangan tersebut pada bulan Maret.
“Itu adalah putusan terpisah. Kasus ini belum berakhir. Masalah tersebut telah dirujuk ke hakim agung yang akan membentuk bangku yang lebih besar. Ini kemajuan dari apa yang kami dapatkan dari Pengadilan Tinggi Karnataka,” ungkap Anas Tanwir, seorang pengacara yang mewakili gadis-gadis Muslim, mengatakan kepada Al Jazeera.
Isu larangan hijab dimulai ketika mahasiswi Muslim yang mengenakan hijab dilarang memasuki ruang kelas mereka di sebuah perguruan tinggi negeri di distrik Udupi Karnataka pada Januari tahun ini.
Selanjutnya, lebih banyak lembaga pendidikan di seluruh negara bagian melarang gadis Muslim mengenakan jilbab.
Para siswa mendekati Pengadilan Tinggi Karnataka pada 15 Maret, yang menegakkan larangan tersebut dan memutuskan bahwa “mengenakan jilbab oleh wanita Muslim tidak menjadi bagian dari praktik keagamaan yang penting dalam keyakinan Islam”.
Para siswa kemudian mendekati Mahkamah Agung, menantang putusan pengadilan yang lebih rendah.
Para pengkritik pelarangan hijab mengatakan itu adalah cara lain untuk meminggirkan sebuah komunitas, dan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang memerintah Karnataka, dapat mengambil manfaat dari polarisasi tersebut.
(Resa/Al Jazeera)