ISLAMTODAY ID-Publik melihat pilihan Ukraina dalam jajak pendapat di PBB tentang Israel-Palestina menunjukkan pemahaman politik global yang tidak berprinsip dan sangat transaksional.
Untuk diketahui, Majelis Umum PBB telah meminta Mahkamah Internasional (ICJ) melakukan jajak pendapat kepada beberapa negara untuk menolak pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
Dalam kesempatan ini, Ukraina memberikan penawaran kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang saling menguntungkan keduanya.
Zelenskyy akan memberikan suara menentang, jika Israel setuju memberikan senjata sebagai imbalannya.
“Seorang pejabat Ukraina mengatakan [Presiden Ukraina Volodymyr] Zelensky mengatakan kepada Netanyahu bahwa sebagai imbalan untuk memilih menentang atau abstain adalah dia ingin mendengar bagaimana pemerintah Israel yang baru akan mengubah kebijakannya dan menyediakan senjata kepada rezim Ukraina,” ungkap seorang reporter Israel pada hari Sabtu (31/12) di Twitter.
Menurut wartawan itu, sumber Ukraina mengatakan Netanyahu menolak untuk menyerah tetapi mengatakan dia akan siap untuk membahas permintaan Zelensky di masa depan.
Pada bulan Oktober, Kiev mengirim Tel Aviv permintaan resmi untuk sistem senjata “Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling, Arrow Interceptor”, serta “dukungan Israel dalam pelatihan untuk operator Ukraina”.
Tetapi Israel telah berulang kali menolak permintaan dari rezim Ukraina untuk senjata Israel.
“Zelensky tidak menyukai jawaban Netanyahu dan tidak setuju untuk menentang resolusi atau abstain,” ungkap reporter itu, seperti dilansir dari Sputniknews, Ahad (1/1/2023).
Diskusi antara para kepala negara berlangsung saat Netanyahu melakukan panggilan telepon di menit-menit terakhir pada Jumat malam.
Panggilan tersebut dalam upaya untuk menggalang dukungan diplomatik bagi Israel menjelang pemungutan suara PBB, yang akhirnya disetujui 87-24 dengan 53 negara abstain.
Di bawah ketentuan resolusi – yang ditentang oleh Washington tetapi didukung oleh Rusia, China, dan hampir setiap negara Arab – Pengadilan Dunia diatur untuk mengeluarkan posisi penasehat tentang dampak hukum dari “pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel … termasuk tindakan bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan dari adopsi undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait.”
Pada pemungutan suara komite PBB awal bulan ini, para pejabat Ukraina memberikan suara mendukung tindakan tersebut, dalam apa yang mereka gambarkan secara pribadi sebagai upaya untuk menandakan ketidaksenangan mereka dengan relatif netralitas Israel di tengah perang proksi NATO yang sedang berlangsung melawan Rusia.
Selama pemungutan suara terakhir pada hari Jumat (30/12), delegasi Ukraina tidak ditemukan.
“Zelensky memutuskan bahwa kami tidak akan menghadiri pemungutan suara untuk memberikan kesempatan pada hubungan dengan Netanyahu,” ungkap seorang pejabat dilaporkan.
(Resa/Sputniknews)