ISLAMTODAY ID-Seorang anggota koalisi pemerintahan Israel, Danny Danon, mengumumkan pada 11 Januari bahwa dia sedang mengusulkan undang-undang untuk mencaplok Lembah Yordan, yang merupakan 30 persen dari Tepi Barat.
Menurut laporan lokal, Danon, yang sebelumnya ditunjuk sebagai duta besar Tel Aviv untuk PBB, bermaksud untuk menerapkan hukum Israel ke semua wilayah Lembah Yordan, termasuk sektor industri dan arkeologi di sepanjang jalan-jalannya.
Danon menegaskan kembali bahwa pencaplokan itu penting bagi Israel pada tingkat ekonomi dan sejarah terkait penegakan keamanan nasional.
“Kami tahu bahwa ada dukungan untuk penerapan kedaulatan Israel di Lembah Yordan, baik dalam koalisi pemerintah maupun dalam berlawanan,” ungkapnya seperti dilansir dari The Cradle, Jumat (13/1/2023)
Proposal tersebut belum diratifikasi oleh Knesset Israel, dan belum diungkapkan kapan akan diajukan ke parlemen.
Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa pemerintah koalisinya yang dipimpin oleh Partai Likud, akan mencaplok permukimannya di Tepi Barat tak lama setelah pemerintahannya dibentuk.
Sebagai bagian dari kesepakatannya dengan faksi supremasi Yahudi, Netanyahu setuju untuk secara resmi mengizinkan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki dalam 60 hari ke depan.
Hal tersebut dianggap sebagai aneksasi de facto, karena otorisasi tersebut memberikan otoritas langsung kepada Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki.
Pada November 2022, Netanyahu dilaporkan setuju untuk memberikan Partai Zionis Religius kendali Administrasi Sipil, yang saat ini sedang dalam pembicaraan untuk mencaplok keseluruhan Tepi Barat.
Untuk diketahui, Partai Zionis Religius dipimpin oleh menteri baru Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir.
Sementara itu, LSM Israel Peace Now telah memperingatkan bahwa jika partai Zionis Religius sayap kanan mendapatkan kendali atas Administrasi Sipil, hal itu dapat memicu pencaplokan total wilayah Palestina yang diduduki.
(Resa/The Cradle)