ISLAMTODAY ID-Aliansi AUKUS yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Australia, dan Inggris telah mengumumkan rencana ekspor kapal selam militer bertenaga nuklir kepada Australia untuk melawan ambisi China dalam membangun hegemoninya di kawasan Indo-Pasifik.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Indonesia.
Indonesia telah menanggapi kesepakatan kapal selam nuklir antara anggota AUKUS Amerika Serikat (AS) dan Australia dengan meminta Australia untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan NPT dan IAEA.
Menurut laporan media, Australia akan membeli 5 kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari kesepakatannya dengan Amerika Serikat (AS).
Dengan aliansi AUKUS memulai ‘Permainan Hebat’ versi Indo-Pasifik, Indonesia telah berulang kali menyatakan keprihatinan atas stabilitas regional.
“Indonesia mengharapkan Australia untuk tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya di bawah NPT dan IAEA Safeguards, serta mengembangkan mekanisme verifikasi bersama IAEA yang efektif, transparan dan tidak diskriminatif,” ungkap pemerintah Indonesia pada hari Selasa, seperti dilansir dari First Post, Selasa (14/3/2023)
Aliansi AUKUS dipandang di beberapa kalangan sebagai benteng terhadap proyeksi kekuatan yang semakin bermusuhan oleh China di kawasan Indo-Pasifik.
Sebagai bagian dari perjanjian AUKUS, AS akan berbagi teknologi militer penting dengan Australia, yang memungkinkan Australia membangun armada kapal selam bertenaga nuklir.
Hal ini diharapkan dapat memberikan pencegahan strategis terhadap ekspansi angkatan laut agresif China di Laut China Selatan dan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.
Selain meningkatkan kemarahan China, aliansi AUKUS dan kesepakatan kapal selam antara AS dan Australia juga menimbulkan kekhawatiran di Indonesia.
Aksi militer negara-negara AUKUS di kawasan Indo-Pasifik dipandang oleh Indonesia sebagai ancaman terhadap kebijakan nonbloknya dan potensi perlombaan senjata di halaman belakangnya sementara juga menyerukan jalan tali diplomatik yang ketat saat berurusan dengan China .
“Indonesia telah mengikuti dengan cermat kemitraan keamanan AUKUS, khususnya pengumuman tentang jalur untuk mencapai kapabilitas kritis AUKUS,” bunyi pernyataan pemerintah Indonesia.
“Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah tanggung jawab semua negara. Sangat penting bagi semua negara untuk menjadi bagian dari upaya ini,” tambahnya.
Ketika kesepakatan AUKUS diumumkan tahun lalu, Indonesia menanggapinya dengan mengungkapkan “keprihatinan yang mendalam atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan” sambil meminta negara-negara yang bersangkutan untuk menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang mengatur navigasi melalui perairan internasional.
(Resa/FirstPost)