ISLAMTODAY ID-Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrel mengatakan UE berencana untuk membangun hubungan dengan negara lain berdasarkan posisi mereka terhadap Rusia dan China.
Pernyataannya muncul saat Uni Eropa membahas konsekuensi geopolitik dari operasi militer Rusia di Ukraina.
Dalam konferensi pers di Brussel, Borrell menekankan bahwa UE harus meningkatkan keterlibatan bilateralnya dengan “negara ketiga” dan menyajikan rencana yang “melampaui manajemen krisis sehari-hari”.
Dia juga menyoroti perlunya melawan “narasi Rusia” di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
“Global Gateway Initiative” UE adalah cara untuk terlibat dengan negara-negara pada saat dunia telah terbagi antara “dua ekosistem perkembangan teknologi yang berbeda,” masing-masing berusaha memenangkan orang ke sisinya,” ungkap Borell, seperti dilansir dari RT, Selasa (25/4/2023).
“UE harus mengadopsi “pendekatan struktural” terhadap kebijakan ketika datang ke negara-negara yang “tidak memandang dunia ini dengan mata yang sama, lensa yang sama, seperti kita,” dan tidak ingin memihak,” ungkap Borrell.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa juga menolak “gagasan perdamaian” untuk Ukraina yang dilontarkan dalam beberapa bulan terakhir oleh China dan Brasil, dengan mengatakan mereka “menempatkan pada tingkat yang sama antara agresor dan korban.”
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva telah menyarankan AS dan sekutu Eropanya “mendorong perang” di Ukraina dengan menyediakan senjata ke Kiev.
Cetak birunya untuk pembicaraan damai dipuji oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pekan lalu, sementara Gedung Putih menuduh presiden Brasil “meniru propaganda Rusia dan China tanpa melihat fakta.”
Pekan lalu, duta besar China untuk Prancis Lu Shaye mempertanyakan apakah bekas republik Soviet saat ini dapat dianggap berdaulat dalam kerangka hukum internasional saat ini.
Dia juga mengatakan bahwa Krimea awalnya milik Rusia dan diberikan kepada Ukraina oleh pemimpin Soviet Nikita Khrushchev pada tahun 1954.
“Beijing telah menjauhkan diri dari pernyataan duta besarnya untuk Paris yang tidak dapat diterima … Jadi, ini adalah kabar baik,” ungkap Borrell.
Berbicara kepada pers pada hari Senin (24/4/2023), juru bicara kementerian luar negeri China Mao Ning menegaskan kembali bahwa Beijing “menghormati status negara berdaulat dari republik yang berpartisipasi setelah pembubaran Uni Soviet.”
(Resa/RT)