(IslamToday ID)—Kecerdasan Buatan (AI) telah memasuki dunia politik – dengan politisi yang semakin banyak menggunakan AI untuk mempercepat tugas-tugas seperti menganalisis daftar pemilih, menyusun milis, dan bahkan menulis pidato, Bloomberg melaporkan.
Di luar iklan politik, AI juga meningkatkan produktivitas sekaligus mengancam akan menghilangkan peran politik tertentu.
Profesional hukum dan pekerja administrasi termasuk di antara mereka yang rentan terhadap AI, yang berpotensi mengubah dinamika tenaga kerja politik.
Selain itu anggota partai Republik, Clarke, menyebutkan aspek yang paling mengkhawatirkan dari penggunaan AI dalam politik adalah potensinya untuk mengelabui pemilih.
“Deepfake” AI terkenal yang memanipulasi konten audio dan video agar tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Hal ini menimbulkan momok menakutkan karena bisa saja banyak oknum politik yang menggunakan AI untuk menyesatkan pemilih.
“AI dapat menyelamatkan atau menghancurkan demokrasi,” kata Juri Schnöller, direktur pelaksana Cosmonauts & Kings, sebuah perusahaan komunikasi politik Jerman.
Pernyataan ini muncul setelah sebuah partai politik konservatif Jerman baru-baru ini mendistribusikan gambar imigran yang marah yang dihasilkan oleh AI sehingga ciptakan gangguan keamanan di Jerman.
Upaya untuk memerangi munculnya deepfake yang dihasilkan AI sudah dilakukan. Microsoft dan raksasa teknologi lainnya berjanji untuk menyematkan tanda digital dalam konten yang dihasilkan AI untuk membantu membedakannya dari media asli.
Namun seiring dengan peningkatan teknologi, semakin sulit untuk mendeteksi materi yang dihasilkan AI ini. Menurut kritikus, ini mengancam integritas wacana politik.
Jadi, ketika kekhawatiran meningkat atas potensi penyalahgunaan AI dalam politik, regulasi menjadi isu yang diperdebatkan.
Di AS, pembuat kebijakan telah berjuang untuk mengikuti perkembangan teknologi, yang menyebabkan kurangnya undang-undang yang komprehensif untuk mengatasi dampak AI pada lanskap politik.
Sementara itu, Uni Eropa dan China telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur AI, khususnya dalam penerapannya yang paling mengkhawatirkan, seperti pengawasan biometrik.
Pejabat Eropa secara terpisah mendesak perusahaan termasuk Google Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc. untuk memberi label konten dan gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, untuk membantu memerangi disinformasi.
Regulator China secara agresif memberlakukan aturan baru pada perusahaan teknologi untuk memastikan kontrol Partai Komunis atas AI dan informasi terkait yang tersedia di negara tersebut.
Setiap model AI harus diserahkan untuk ditinjau pemerintah sebelum diperkenalkan ke pasar, dan konten yang dihasilkan secara sintetis harus membawa “label yang mencolok”, menurut makalah Carnegie Endowment for International Peace minggu ini. -Bloomberg
Menurut juru bicara OpenAI, perusahaan telah menerbitkan pedoman baru yang melarang “kampanye atau lobi politik” menggunakan ChatGPT, yang mencakup membuat materi kampanye yang menargetkan demografi tertentu, atau memproduksi materi “bervolume tinggi”.
Tim kepercayaan dan keamanan OpenAI, sementara itu, mencoba mengidentifikasi penggunaan politik lain dari chatbot yang melanggar kebijakan mereka.
Satu kelompok, Asosiasi Konsultan Politik Amerika, menyebut penggunaan AI generatif yang menipu dalam iklan politik sebagai “ancaman terhadap demokrasi”. [sya]