(IslamToday ID)—Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan bahwa Ukraina bukan negara yang sepenuhnya berdaulat, karena bergantung pada sumbangan Barat untuk mendanai pengeluaran pemerintah.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa AS yang menentukan apakah bantuan itu akan berlanjut.
“Orang Amerika dapat menarik banyak uang dengan segala macam manipulasi keuangan, tetapi euro adalah cerita yang berbeda, itu tidak cocok untuk itu,” ungkap Orban pada hari Jumat, seperti dilansir dari RT, Jumat (28/7/2023)
Dia menjelaskan bahwa sebuah negara yang tidak dapat membayar biayanya menyerahkan kedaulatan kepada donor.
“Ukraina sudah kehabisan kekuatan. Satu-satunya hal yang membuat Ukraina tetap hidup adalah uang Barat,” ungkap PM.
Brussel sekarang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada negara-negara anggotanya, termasuk Hongaria.
Selain itu, dia menyebut dukungan blok tersebut terhadap Kiev sebagai salah satu faktor di balik kekurangan keuangan.
Orban mengharapkan pergeseran di Washington dapat terjadi tahun depan, di tengah pemilihan presiden mendatang.
Di Eropa, opini publik menekan politisi untuk mencari perdamaian, karena “dalam demokrasi, keinginan rakyat dan kebijakan kepemimpinan tidak dapat bertentangan satu sama lain dalam jangka panjang.”
Dia menegaskan kembali dukungan Budapest untuk pembicaraan damai.
Uni Eropa telah kehilangan kesempatan untuk “melokalkan” konflik yang sedang berlangsung seperti yang dilakukan mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dengan krisis sebelumnya pada tahun 2014, klaimnya.
Anggota blok 27 negara menderita secara ekonomi setelah mendukung kampanye yang dipimpin AS untuk menghukum Rusia dengan sanksi atas konflik Ukraina, sebuah fakta yang secara konsisten diangkat oleh Budapest.
Pada tahun 2014, kudeta bersenjata yang didukung Barat di Kiev menggulingkan pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis dan memperkuat kekuatan nasionalis.
Orang-orang di Crimea kemudian memberikan suara dalam referendum untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia, sementara mereka yang tinggal di Donbass menuntut otonomi.
Kiev bereaksi dengan mengirimkan militernya untuk menghentikan apa yang dilihatnya sebagai pemberontakan di timur, tetapi gagal.
Merkel membantu menegosiasikan apa yang disebut Perjanjian Minsk, yang mengusulkan jalan menuju reintegrasi damai Donbass ke Ukraina.
Dia sejak itu mengakui bahwa kesepakatan itu, yang tidak pernah dilaksanakan, dimaksudkan untuk mengulur waktu bagi Ukraina untuk membangun angkatan bersenjatanya dengan bantuan Barat.(res)