(IslamToday ID)—Sebanyak 24 delegasi partai Demokrat akan mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki minggu ini untuk membahas prospek solusi dua negara dan reformasi peradilan Israel, di antara masalah lainnya.
Hakeem Jeffries dari Demokrat dan Perwakilan Steny Hoyer akan memimpin kelompok yang terdiri dari 24 anggota parlemen, yang juga akan membahas ekstremisme dan kemampuan nuklir Iran.
Presiden Demokrat Joe Biden telah mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel dengan Palestina.
Demokrat adalah minoritas di DPR dan memegang mayoritas di Senat AS.
“Sementara di Israel dan Tepi Barat, para Anggota akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin Israel dan Palestina, bertemu dengan berbagai aktivis, pemangku kepentingan dan menghabiskan waktu di area yang penting bagi keamanan kawasan,” ungkapnya, seperti dilansir dari MEE, Ahad (7/8/2023).
Tepi Barat adalah salah satu daerah di mana daerah yang diperjuangkan Palestina.
Negosiasi yang dimediasi AS dengan Israel untuk tujuan itu terhenti hampir satu dekade lalu, meningkatkan garis keras di kedua sisi dan memperpanjang pendudukan Israel yang berkelanjutan.
Kekerasan Meningkat
Kunjungan delegasi Demokrat AS itu terjadi di tengah memburuknya kekerasan di Tepi Barat sejak tahun lalu, dengan lebih banyak serangan Israel dan serangan jalanan Palestina terhadap warga Israel.
Amerika Serikat baru-baru ini menyatakan frustrasi dengan gelombang kekerasan di bawah pemerintahan sayap kanan Israel.
“Pasukan keamanan Israel menembak mati tiga warga Palestina di Tepi Barat pada hari Ahad (6/8/2023),” ungkap polisi Israel, memicu ancaman balas dendam oleh faksi-faksi Palestina.
Kantor Jeffries mengatakan delegasi Demokrat juga akan memusatkan perhatian pada debat reformasi peradilan yang sedang berlangsung di Israel.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya telah melakukan perombakan yudisial yang berpotensi membatasi kekuasaan Mahkamah Agung.
Hal ini memicu protes nasional dan kecaman internasional.
Para pendukung mengatakan langkah itu akan memulihkan keseimbangan cabang-cabang pemerintahan, sementara mereka yang menentang mengatakan langkah itu menghilangkan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah.(res)