(IslamToday ID)—Munculnya teknologi kecerdasan buatan (AI) tingkat tinggi telah menyebabkan Amerika Serikat (AS) dan China berupaya mengamankan sumber daya mereka demi upaya memenangkan perlombaan AI mereka untuk mengembangkan sistem yang paling kuat.
Perlombaan AI ini dimulai dengan ketegangan yang terus memanas antara dua kekuatan dunia, karena Administrasi Biden mengumumkan akan membatasi investasi teknologi China dalam semikonduktor, komputasi kuantum, dan AI.
Langkah ini kemudian memicu kekhawatiran dari regulator di negara lain, dengan anggota parlemen di Inggris Raya dan Uni Eropa mempertimbangkan langkah antisipasi sebagai tanggapan atas tindakan AS.
Pada 9 Agustus, Gedung Putih merilis dua catatan eksekutif tentang pengembangan AI secara penuh atau sebagian.
Yang pertama menguraikan peluang baru bagi peretas untuk bersaing mendapatkan kompensasi uang dengan menggunakan AI untuk membantu mengamankan infrastruktur AS dari kerentanan keamanan dunia maya.
Disebutkan bahwa AS akan mengatur investasi di negara dan sektor yang mencakup teknologi dan produk keamanan nasional.
Ini termasuk semikonduktor, yang sering digunakan dalam pengembangan AI, mikroelektronika, dan teknologi informasi kuantum.
Biden menganggap sektor-sektor ini “penting untuk militer, intelijen, pengawasan, atau kemampuan dunia maya dari negara yang menjadi perhatian.”
Dokument pemerintahan AS menyatakan:
“Kemajuan pesat dalam semikonduktor dan mikroelektronika, teknologi informasi kuantum, dan kemampuan kecerdasan buatan oleh negara-negara ini secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.”
Sebagai implementasi kebijakan ini AS telah menindak investasi teknologi dari asing khususnya teknologi China, termasuk pelarangan akses China ke layanan dan produk yang berasal dari AS.
Pada Oktober 2022, regulator AS melarang ekspor chip semikonduktor ke China, yang diperlukan untuk membuat sistem AI bertenaga tinggi, dan sejak itu menyatakan keinginan untuk lebih membatasi ketersediaannya.
China menanggapi konflik teknologi dengan AS
China segera menanggapi pengumuman dari pemerintahan Biden dalam pernyataan melalui saluran resmi Kedutaan Besar China di AS.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan “sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang” keputusan “satu pikiran” AS tentang investasinya di China. Dikatakan bahwa langkah seperti itu mempolitisasi keterlibatan bisnis dan konsep keamanan.
“Ini adalah pemaksaan ekonomi dan intimidasi teknologi yang terang-terangan, tindakan yang secara serius melanggar prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang adil…”
Pernyataan itu berlanjut, menyebut langkah itu “de-globalisasi” dan upaya untuk mencegah perkembangan teknologi China.
China mengatakan akan mengikuti perkembangan dengan cermat dan akan bekerja untuk hak-haknya.
Menanggapi tindakan AS sebelumnya seputar pembatasan teknologi AI, China mengumumkan akan memperketat kontrolnya pada ekspor bahan pembuat chip AI.
Dalam laporan 10 Agustus dari Financial Times, narasumber mengatakan bahwa raksasa internet China, termasuk Baidu, ByteDance, Tencent, dan Alibaba, semuanya telah memesan prosesor Nvidia A800 bernilai miliaran dolar karena khawatir akan kontrol yang lebih ketat dari AS.
UE dan Inggris mempertimbangkan pembatasan produk Chip AS
Tindakan Biden terhadap China langsung memicu tanggapan dari regulator luar negeri.
Pada 10 Agustus, seorang juru bicara dari kantor Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah setelah pembatasan yang dilakukan AS tersebut sambil terus “menilai potensi risiko keamanan nasional yang melekat pada beberapa sektor investasi.”
Perlu diketahui, Sunak dan Biden menandatangani perjanjian untuk memperkuat aliansi mereka pada bulan Juni, termasuk mempererat hubungan di berbagai bidang seperti teknologi canggih seperti AI.
Sementara itu, Komisi Eropa membuat pernyataan pada hari yang sama, mengatakan akan menganalisis keputusan AS ini.
Regulator Eropa telah secara aktif memantau perkembangan di sektor AI dan menjadi salah satu yang pertama mengusulkan undang-undang seputar pengembangan dan peluncuran teknologi ini. [sya]