(IslamToday ID)—Para pemimpin Asia Tenggara “mengutuk keras” kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar, dan secara langsung menyalahkan pertumpahan darah tersebut pada para jenderal yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengadakan pertemuan di Jakarta setelah para jenderal gagal menerapkan apa yang disebut konsensus lima poin untuk mengakhiri krisis.
Konsesus tersebut mereka sepakati dengan ASEAN beberapa bulan setelah perebutan kekuasaan.
Kekerasan semakin memburuk dalam beberapa bulan setelahnya, dengan militer dituduh melakukan kejahatan perang atas serangannya terhadap warga sipil.
“Para pemimpin mendesak Angkatan Bersenjata Myanmar pada khususnya, dan semua pihak terkait di Myanmar untuk mengurangi kekerasan dan menghentikan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil, rumah dan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, pasar,” ungkap para pemimpin tersebut.
“Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar,” ungkapnya, seperti dilansir dari Al Jazeera, Rabu (6/9/2023).
Myanmar juga merupakan anggota ASEAN tetapi dilarang menghadiri acara-acara penting karena kegagalannya menerapkan konsensus lima poin.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Rabu (6/9/2023) di Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah, kementerian luar negeri menolak pernyataan ASEAN dengan mengatakan: “Pandangannya tidak objektif dan keputusannya bias dan sepihak.”
Mengingat para pemimpinnya tidak berada di Jakarta, pernyataan tersebut mengatakan bahwa meskipun Myanmar telah diajak berkonsultasi mengenai rancangan tersebut, “pandangan dan suara” mereka belum diperhitungkan.
Myanmar dijadwalkan untuk memimpin kelompok beranggotakan 10 negara tersebut pada tahun 2026.
Namun para pemimpin regional sebelumnya sepakat bahwa Filipina akan mengambil peran tersebut pada tahun 2026.
Kursi tersebut biasanya dirotasi setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama-nama negara anggota dalam bahasa Inggris.
Untuk diketahui, Myanmar yang bergabung dengan ASEAN di bawah pemerintahan militer sebelumnya pada tahun 1997, memimpin organisasi tersebut pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan sipil pertama negara tersebut.(res)