(IslamToday ID)—Pakar PBB tentang Hak Asasi Manusia di Haiti, William O’Neill, pada hari Senin menyatakan kekhawatiran atas keputusan Republik Dominika untuk menutup perbatasan darat, laut, dan udaranya dengan Haiti.
Penutupan tersebut disebabkan perselisihan terkait pembangunan kanal yang menghubungkan sungai yang mengalir melintasi kedua negara tersebut.
O’Neill mendesak negara Karibia itu untuk mempertimbangkan kembali keputusannya yang akan memiliki dampak serius bagi penduduk di kedua sisi perbatasan.
“Selanjutnya, saya mendesak kedua pemerintah untuk kembali ke meja perundingan dan mengikuti proses yang diuraikan dalam Deklarasi Bersama tanggal 27 Mei 2021 untuk mencapai penyelesaian damai atas perselisihan ini,” ungkapnya, seperti dilansir dari AA, Selasa (19/9/2023).
Untuk diketahui, banyak bisnis di Republik Dominika bergantung pada perdagangan lintas batas dengan Haiti untuk mencari nafkah.
Melansir fakta tersebut, O’Neill memperingatkan bahwa negara tersebut akan menghadapi dampak ekonomi yang segera akibat keputusannya.
“Di pihak Haiti, dampaknya akan lebih mengerikan. Karena ketidakamanan dan kekerasan geng di Haiti, banyak produk penting seperti makanan, peralatan medis, dan obat-obatan diimpor dari Republik Dominika,” ungkap O’Neill.
Pakar tersebut mendesak Republik Dominika untuk memungkinkan pengiriman segala bentuk bantuan kemanusiaan dan barang-barang penting ke Haiti dan menghindari memperburuk krisis yang sudah sangat serius.
“Saya juga mendesak Pemerintah Haiti untuk menegakkan otoritasnya atas semua aktivitas yang berkaitan dengan kanal yang diusulkan di Sungai Massacre (Dajabon) untuk memastikan bahwa protokol teknik, kesehatan dan keselamatan, serta lingkungan yang sesuai diikuti,” ungkapnya.
Keputusan ini diambil beberapa hari setelah Republik Dominika menghentikan pemberian visa kepada warga Haiti dan menutup perbatasan di dekat kota utara Dajabon.(res)