(IslamToday ID)—Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengundang PBB pada hari Selasa (19/9/2023) untuk mengadakan sesi khusus dengan tujuan melakukan pemungutan suara mengenai pemberian keanggotaan penuh negara kepada Palestina.
Tebboune membahas isu-isu regional dan global, termasuk perjuangan Palestina dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ke-78 di New York City.
Dia juga menekankan dukungan Aljazair terhadap Inisiatif Perdamaian Arab yang mengadvokasi negara Palestina merdeka dalam perbatasan tahun 1967, dan menyebut pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai faktor kunci dalam ketidakstabilan regional.
Tebboune mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan Israel.
Tatanan Dunia Baru
Presiden Tebboune menegaskan kembali seruan negaranya untuk pembentukan tatanan dunia baru berdasarkan kesetaraan,
“Reformasi juga diperlukan di Dewan Keamanan PBB, yang lemah dalam memenuhi tugasnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan dalam mencegah penggunaan kekuatan,” ungkapnya, seperti dilansir dari AA, Rabu (20/9/2023).
Ia menyoroti “ketidakadilan historis” yang terjadi di Afrika dan pentingnya mengakhirinya dengan memberikan perwakilan benua tersebut di Dewan Keamanan PBB.
Tebboune juga menekankan sikap Aljazair terhadap krisis di negara tetangganya, Niger, mendukung pemulihan tatanan konstitusional, resolusi politik damai dan menolak intervensi militer asing.
Status Palestina di PBB
Palestina menyandang status “negara pengamat non-anggota” dalam organisasi yang beranggotakan 193 orang.
Pada tahun 2012, Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina dari “entitas pengamat” menjadi “negara pengamat non-anggota.”
Agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB, diperlukan persetujuan Dewan Keamanan PBB yang dilanjutkan dengan pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Palestina mengajukan permohonan keanggotaan penuh PBB pada tahun 2011 tetapi tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan di Dewan Keamanan PBB.(res)