JAKARTA, (IslamToday) – Kabar tentang Partai Gerindra yang akan bergabung dengan koalisi pemerintah masih simpang siur. Padahal pelantikan presiden terpilih 2019-2024 tinggal menghitung hari. Seperti diketahui, Jokowi-Ma’ruf akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono mengatakan, partainya siap berkoalisi namun dengan sejumlah syarat. Menurutnya, Gerindra bersikukuh mengajukan konsep untuk membangun Indonesia ke depan. Ada beberapa konsep yang diajukan, seperti misalnya soal ketahanan pangan dan energi terbarukan. Gerindra ingin orang pilihannya sendiri yang menjadi pimpinan pelaksana konsep tersebut.
Apabila konsep diterima tapi dijalankan bukan oleh orang pilihan Gerindra, maka partai yang diketuai Prabowo Subianto itu menolak untuk berkoalisi dengan pemerintah.
“Untuk mewujudkan itu, jika seandainya Gerindra diminta untuk bergabung, syaratnya adalah program dan konsep tersebut harus dijalankan. Untuk itu ada beberapa pos yang harus dipegang untuk menjamin pelaksanaan program tersebut,” ucap Sugiono seperti dikutip di CNNIndonesia.com, Senin (07/10/2019).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari petinggi partai politik mantan pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, menyatakan masih ada sisa satu kursi menteri. Gerindra berambisi mendapatkan kursi tersebut.
Gerindra meminta pos itu sekaligus meminta dukungan untuk memperoleh ketua MPR. Akan tetapi, satu keinginan Gerindra bertepuk sebelah tangan, yakni soal ketua MPR. Gerindra gagal mendapatkan posisi ketua MPR lantaran mayoritas fraksi mendukung Bambang Soesatyo dari Golkar.
Mengenai kabar tersebut, Sugiono menampik. Ia mengatakan, partainya tidak meminta menteri. Sebaliknya, justru koalisi Indonesia Kerja yang menawarkan jabatan.
Sejauh ini, Gerindra masih lebih ingin konsep-konsepnya diterima untuk membangun Indonesia ke depan. Karenanya, jabatan menteri yang ditawarkan masih belum pasti diterima. “Terus terang Gerindra tidak pernah meminta kursi menteri di kabinet. Pihak 01 yang menawarkan kursi kabinet itu ke Gerindra,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno membenarkan jika Gerindra belum pasti bergabung dalam koalisi pemerintah. Ia menyebut Gerindra sampai sekarang masih melakukan lobi. “Masih terus lobi tingkat tinggi,” katanya.
Di tempat lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, Jokowi belum membicarakan terkait rencana bergabungnya Gerindra dengan koalisi pemerintah. “Setuju nggak setuju kita lihat saja, orang Presiden belum ngajak ngomong, belum ketemu Presiden. Belum ada pembicaraan terkait itu,” katanya.
Puan mengatakan, soal menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurutnya, PDIP tak bisa serta merta menyatakan setuju atau tidak dengan masuknya Gerindra karena masih harus melakukan pembicaraan bersama partai pendukung Jokowi yang lain.
“Ya kan nggak bisa serta merta PDIP menyatakan iya setuju atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi. Jadi ini semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat saja nanti,” tandasnya. []