JAKARTA, (IslamToday ID) – Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat pemberitahuan pelarangan aksi unjuk rasa pada tanggal 15-20 Oktober 2019. Hal itu terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma’ruf yang rencananya akan dilantik pada 20 Oktober 2019.
Menyikapi hal itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai polisi telah menghalangi keinginan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. “Pasti (merasa dihalangi). Kita akan mengeluarkan sikap juga terkait ini,” kata Koordinator BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek-Banten, Muhammad Abdul Basit, Selasa (15/10/2019).
Soal sikap mahasiswa ini, disebut Abbas (sapaan akrab Abdul Basit) masih akan dibahas oleh mahasiswa. Abbas sendiri menyesalkan keputusan pihak kepolisian yang tak mengizinkan adanya aksi di tanggal tersebut. “Kalau saya pribadi menyesalkan adanya keputusan itu, sebuah keputusan yang tak mendasar dengan baik,” ungkapnya.
Pernyataan dari pihak kepolisian yang tidak akan menerbitkan “izin” aksi tersebut membuat mahasiswa belum menentukan langkah bagaimana cara mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan Perppu KPK. Ketua BEM UNJ ini menilai banyak kampus yang dibungkam agar tidak melakukan aksi.
“Kalau untuk caranya (mendesak Jokowi) kita masih berkoordinasi, soalnya banyak betul kampus-kampus yang dibungkam untuk tidak turun aksi sampai saat ini. Apalagi sekarang pihak kepolisian mengeluarkan statement tidak akan mengizinkan aksi sampai tanggal 20 (Oktober),” ujar Abbas.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
“Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu,” kata Gatot, Senin (14/10/2019).
Ia berharap agenda pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang berlangsung kondusif. Gatot mengimbau warga turut menjaga keamanan dan citra negara. Sebab, banyak tamu asing yang akan hadir dalam pelantikan presiden-wapres itu.
“Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan, seperti Pangdam (Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono) sampaikan beberapa kepala negara akan hadir. Juga utusan-utusan khususnya,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono. Ia mengatakan, unjuk rasa yang digelar tanpa pemberian izin dinyatakan ilegal. “Kaitannya dengan clearance, sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses, sehingga kalau pun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Eko.
Terkait pengamanan, disebutkan bakal ada 30.000 personel gabungan TNI dan Polri yang diturunkan. Pengamanan pada hari pelantikan merupakan Operasi Waskita. Operasi dipimpin oleh TNI. []
Sumber: Detik, CNNIndonesia