JAKARTA, (IslamToday ID) – Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai Presiden Jokowi telah melakukan akomodasi politik kepada sejumlah orang yang telah membantunya dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2019.
Meski demikian, Refly menghargai langkah Jokowi itu. Namun ia memberikan catatan bahwa tujuan merekrut pembantu presiden adalah untuk melancarkan kinerja presiden demi menyejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi masyarakat.
“Bukan hanya demi akomodasi politik itu sendiri, not for the sake of political accomodation harusnya begitu,” ujar Refly usai acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial di Bumi Katulampa, Bogor Timur, Sabtu (23/11/2019).
Menurutnya, jika pengangkatan sejumlah pembantu Jokowi hanya semata-mata untuk akomodasi politik para pendukungnya atau bentuk kompromi terhadap pengusungnya, maka tidak boleh menghilangkan kualitas.
“Tapi harus ada batasnya, sejauh mana akomodasi itu diperbolehkan. Akomodasi tidak boleh menghilangkan kualitas misalnya, akomodasi tidak boleh menambah fasilitas yang besar-besaran yang nggak karu-karuan,” tandasnya.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid berharap penunjukan tujuh milenial menjadi staf khusus (stafsus) Jokowi bukan hanya sekadar gimmick atau bahkan pencitraan.
Ia mengungkapkan,
para stafsus milenial harus bisa membantu
memecahkan persoalan yang melanda Indonesia, terutama bonus demografi yang
diisi oleh kaum milenial.
Menurut Kholid, saat ini Indonesia sedang
mengalami bonus demografi yang akan berakhir pada sekitar 2030-an. Sayangnya,
Indonesia belum bisa mengelola bonus demografi dengan baik seperti halnya di
negara lain.
“Pada waktu Korea Selatan mengalami bonus
demografi, ia mengalami growth itu
dua digit. Jepang juga sama. China juga sama. Kita mengalami bonus demografi, stuck di 5 persen, bahkan diproyeksikan
turun di bawah 5 persen,” ujarnya.
Padahal, ekonomi Indonesia seharusnya bisa
tumbuh hingga 9 persen jika bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik.
Dengan adanya persoalan tersebut, PKS sangat
berharap agar para stafsus milenial ini bisa membantu menyelesaikan betul
permasalahan yang ada dengan mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah. “Jadi
bukan hanya gimmick atau pencitraan,
tapi juga kebijakannya harus menyelesaikan permasalahan secara betul,” tutupnya.
Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menilai penambahan 7 personel stafsus milenial merupakan pembuktian dari Jokowi serius dalam mempersiapkan transformasi generasi. Ia menganggap 7 stafsus milenial itu seperti anak magang dalam sebuah perusahaan.
“Saya pikir bagus sekali, bagaimanapun itu adalah merupakan satu pembuktian bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi betul-betul mempersiapkan transformasi regenerasi,” kata Surya Paloh usai acara HUT DPW Partai Nasdem Jatim ke-8 di JX International, Sabtu (23/11/2019).
Menurut Paloh, 7 stafsus yang dipilih oleh Jokowi diartikan sebagai seorang pelajar atau mahasiswa yang tengah menjalani magang. Mereka diberikan kesempatan bekerja bersama-sama dalam membuat program dan menyelesaikan masalah negara.
“Ini saya pikir gambarannya, dipersiapkan sedemikian, paling tidak ini adalah katakanlah pelatihan, di sekolah di kampus namanya, magang kita kenal itu. Mereka diberikan kesempatan sebagai teman diskusinya,” jelas Paloh.
Selain untuk membuat ide dan menyelesaikan masalah, 7 stafsus presiden ini juga diajak untuk memberikan masukan kepada Jokowi. “Jokowi membutuhkan feeding masukan dari para kaum milenial yang diberikan kesempatan secara resmi menjadi staf khusus. Saya pikir itu satu kebijakan yang patut diapresiasi,” pungkas Paloh. (wip)
Sumber: Gelora.co, Republika.co.id