JAKARTA, (IslamToday ID) – KPK menyampaikan peringatan terkait risiko melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan asal China.
“Kami menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dengan investasi dari
China. Mereka (China) melakukannya sebagai bagian dari bisnis mereka, berusaha
memperkuat ekonomi. Jadi kita harus sangat, sangat berhati-hati,” ujar Wakil
Ketua KPK, Laode M Syarif, Sabtu (7/12/2019).
Sejak perdagangan kedua negara melonjak sebesar
22 persen menjadi 72,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.015 triliun (Rp
14.039/dolar AS) pada 2018 dari tahun sebelumnya, investasi China ke Indonesia
langsung meningkat. Namun China sendiri tengah dikenal dengan ambisinya untuk
memiliki pengaruh di kawasan.
Hal ini yang kemudian membuat Laode prihatin. Sulit memang di tengah perlambatan ekonomi dunia dan buruknya angka pendapatan nasional untuk menolak tawaran menggiurkan dari China.
Saat ini, salah satu
proyek yang dibacking oleh China adalah mega proyek kereta cepat
Jakarta-Bandung senilai 6 miliar dolar AS atau Rp 84 triliun. Meski proyek ini
masih penuh dengan kontroversi, namun dapat dilihat bagaimana Indonesia
memiliki keterikatan atau bahkan ketergantungan terhadap China.
Menanggapi ini, pekan lalu, Duta Besar Australia untuk
Indonesia Gary Quinlan juga telah memperingatkan pemerintah mengenai kehadiran
perusahaan telekomunikasi raksasa China, Huawei. Menurutnya, eksisnya
perusahaan itu bisa jadi merupakan kesempatan China untuk mendapatkan informasi
intelijen yang rahasia.
“Kami sangat prihatin dengan masalah keamanan dunia maya dan
seluruh dunia digital baru yang kami hadapi,” kata Quinlan di Jakarta.
Hal yang sama juga
diungkapkan oleh AS. Pemerintahan Presiden Donald Trump dengan tegas
memperingatkan sekutu-sekutunya untuk tidak mengizinkan Huawei membangun atau
berperan dalam membangun jaringan seluler 5G.
Kembali ke Indonesia, korupsi memang masih menjadi masalah
yang membayangi Presiden Jokowi di periode keduanya. Walaupun sudah ada KPK,
namun indeks persepsi korupsi Indonesia terbaru hanya menembus angka 38 poin
dari skala 100. Hanya berbeda sedikit dari tahun 2012 yang mencapai 32 poin.
“Ini artinya kita masih negara yang sangat korup,” kata Laode.
“Jika mereka ingin menarik investasi, mereka harus memperkuat
KPK. Tapi mereka melakukan sebaliknya,” tambahnya seraya merujuk pada UU KPK
yang baru disahkan. (wip)
Sumber: Rmol.id