JAKARTA, (IslamToday ID) – Mantan Wakil
Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan tidak setuju bila Ujian Nasional (UN) dihapus. Menurutnya, perlu ada kajian
ulang terkait kebijakan tersebut.
“Iya, dikaji dulu
lah,” ujar JK di The
Sultan Hotel, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta, Kamis (12/11/2019).
Ia menilai tidak tepat
jika UN dihapus karena
banyak pihak yang memprotes. Menurutnya, untuk menjadi bangsa yang hebat perlu
ada tantangan yang dihadapi.
“Kalau tidak
ditantang, tidak diuji bagaimana, mau tidak kalau tidak diajak kerja keras. Kan
alasannya karena ada guru protes, orangtua protes, murid protes, karena susah,
sehingga dihapus. Itulah alasannya menghapus karena susah,” jelas JK.
“Loh kalau mau
bangsa hebat, harus melewati hal yang susah. Kalau melayani semua protes karena susah
itu kan, kita akan lembek pasti,” sambungnya
JK menyebut sekolah di Indonesia tidak bisa disamakan dengan
sekolah di Finlandia yang jumlah penduduknya di bawah Indonesia. Menurutnya,
dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia perlu memiliki standar yang baik.
“Kalau anak tidak kerja keras, tidak ada external pressure. Jangan samakan Indonesia itu dengan sekolah-sekolah kayak di Finlandia, yang penduduknya 40.000, penduduknya hanya 5 juta. Kalau penduduk 5 juta juga kita bisa memerdekan belajar. Tapi 260 juta gimana, tanpa suatu standar yang baik nasional,” jelas JK.
Sementara, Mendikbud Nadiem Makarim dicecar sejumlah pertanyaan seputar rencana penghapusan UN saat raker dengan Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X Sudewo mempertanyakan perihal dampak dari penghapusan UN.
Sudewo meminta Nadiem tidak terburu-buru menghapus UN. “Menurut hemat saya, Pak Menteri, Pak Menteri jangan buru-buru mendeklarasikan ini. Dan jangan buru-buru menghapus UN,” katanya.
Nadiem diketahui ingin mengganti UN dengan Asessmen Kompetensi dan Survei Karakter. Sudewo khawatir kebijakan tersebut berimbas buruk terhadap pendidikan nasional.
“Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah bagus tapi implementasinya justru kontraproduktif, lebih buruk daripada UN itu sendiri,” ucap Sudewo.
“Saya bisa mengatakan demikian ada dasarnya. Mengapa? Karena UN itu, meskipun menurut penilaian Pak Menteri hanya penguasaan konten bukan kompetensi penalaran, tapi UN itu menggambarkan kemampuan seseorang, Pak Menteri,” imbuh Sudewo. (wip)
Sumber: Detik.com, Rmol.id