SURABAYA,
(IslamToday ID) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim sampaikan
pernyataan sikap terkait kekerasan yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur. Dalam pernyataannya, MUI Jatim mencetuskan empat poin yang
harus dilakukan pemerintah Negeri Tirai Bambu itu.
“Poin pertama kami mendesak keras kepada pemerintah China agar
mengklarifikasi secara transparan terhadap isu pelanggaran HAM yang terjadi di
sana. Terlebih berhembus kabar adanya intimidasi, diskriminasi, penindasan,
penyiksaan, hingga pelanggaran HAM lainnya yang menimpa muslim Uighur,” kata Sekretaris MUI Jatim, M Yunus di kantor MUI Jatim, Jalan Dharmahusada No 5, Surabaya, Jumat (20/12/2019).
Poin kedua, lanjut Yunus, pemerintah China juga harus memberikan hak dan fasilitas kepada umat muslim
Uighur untuk melaksanakan ibadah. Sebab, menurutnya, selama ini hak itu telah
dibatasi dan dipersekusi.
“Orang beribadah itu merupakan ekspresi dari seorang muslim dan wajib
diberikan fasilitas. Nah, kan aneh kalau beribadah itu dilarang,” lanjut Yunus.
Tak hanya mendesak pemerintah China, MUI Jatim juga mendesak
Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan Komnas HAM RI mengambil
langkah kongkret kepada muslim Uighur. Desakan itu
dituangkan pada poin ketiga.
“Yang poin ketiga ini intinya kami meminta mereka melakukan langkah
sistematis serta bersikap tegas agar umat muslim Uighur diberikan hak-hak sipil
sebagai muslim,” tegas Yunus.
Di poin terakhir, MUI Jatim turut
mendesak pemerintah Indonesia untuk tegas mengambil sikap terkait isu kekerasan muslim Uighur. Sebab,
MUI Jatim menilai selama ini pemerintah dinilai kurang tegas bersikap dengan
kondisi muslim Uighur.
“Saya rasa begitu, kurang tanggap merespons hal ini. Terutama diamnya pemerintah
Indonesia sangat mengecewakan masyarakat dan juga kami,” tandasnya.
Sementara itu, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar (Kedubes) China, Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019) sekitar pukul 16.15 WIB. Mereka menuntut pemerintah China menghentikan penindasan yang dilakukan terhadap muslim Uighur. Belasan massa aksi terlihat membawa bendera Gerakan Pemuda Islam (GPI) sambil bergantian berorasi.
Salah seorang peserta aksi dari Laskar Mujahidin Syuhada Indonesia, Laode Alfan mengatakan, aksi ini sebagai bentuk solidaritas kepada muslim Uighur yang mengalami penyiksaan di China. Massa ingin pemerintah memulangkan tenaga kerja China yang ada di Indonesia.
“Kalau yang kami tuntut, pertama agar penyiksaan kepada saudara kami muslim di Uighur dihentikan. Lalu boikot produk China yang ada di Indonesia,” kata Laode.
Peserta lainnya, Arief Ikhsan dari GPI dan PA 212 meminta pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Ia juga meminta Kedubes China ditutup. “Karena permintaan kita ke pemerintah, untuk segera diakomodir, hentikan penyiksaan umat Islam di Uighur,” ujarnya.
Aksi di Kedubes China dari berbagai elemen masyarakat sejatinya sudah berlangsung sejak siang. Kabag Kops Polres Jakarta Selatan, AKBP Dedi Supriyadi mengatakan ada sekitar 170 massa dari Aliansi Peduli Umat, GPII, GPI, hingga Majelis Betawi. Massa tidak diterima pihak Kedubes. Massa hanya berorasi lalu membubarkan diri. “Sudah selesai. Kondusif, kondusif,” kata Dedi. (wip)
Sumber: Detik.com, Gelora.co