JAKARTA, (IslamToday ID) – Menko Polhukam Mahfud MD menyanggah anggapan bahwa KPK kini diisi all the president’s men. Ia mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini tidak bisa memuaskan semua pihak.
“Di Indonesia itu apa-apa selalu disalahkan. Dulu ada pikiran bahwa nanti Dewas (Dewan Pengawas) KPK itu jangan dipilih DPR. Kalau DPR itu politik, main mata dan sebagainya. Sekarang sesudah dipilih presiden dikritik lagi. Katanya orang presiden semua,” ujar Mahfud di Ritz Carlton Jakarta, Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019).
Ia menilai di Indonesia selalu ada pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Ia mengatakan negara harus tetap menjalankan undang-undang walaupun ada kritikan dari berbagai pihak.
“Ya sudah kembalikan saja ke undang-undang. Kalau nanti misalnya ditentukan itu dipilih oleh DPR, protes ramai lagi. Kalau dipilih oleh presiden masih ada orang yang memprotes seperti Ray Rangkuti atau Haris Azhar. Ya terus mau gimana? Negara ini harus jalan, kan harus begitu,” tegas Mahfud.
Ia kemudian mengungkit rencana Dewas KPK dipilih DPR, kemudian banyak pihak yang tidak setuju. Namun setelah dipilih Presiden Jokowi,
ternyata masih ada pihak yang mengkritisi kebijakan itu.
“Dulu kita memasukkan itu Dewas dipilih DPR orang ribut ‘Jangan kalau DPR kayak gitu lagi’. Lalu untuk pertama kali dipilih oleh presiden,
masih ada yang ribut,” tuturnya.
“Ini namanya demokrasi. Untung kita punya orang seperti Ray
Rangkuti dan Haris Azhar yang selalu mau memprotes. Karena protes itu penting,” imbuhnya.
Sebelumnya, pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menyoroti
pelantikan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK yang baru oleh Presiden Jokowi. Ia menilai KPK saat ini ditempati oleh orang-orang Jokowi.
“Secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi
yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya
independen. Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh All The President’s Men,” kata Ray, Sabtu (21/12/2019).
Juru bicara (Jubir) Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan Dewan Pengawas KPK diisi orang-orang yang independen. “Tidak benar, Dewas orang-orang independen,” kata Fadjroel, Minggu (22/12/2019).
Sementara itu, salah satu pimpinan KPK, Lili Pantauli Siregar menyikapi hal itu dengan bijaksana. Ia lebih memilih memulai dan diberi kesempatan bekerja.
“Biarlah semua orang bebas berpendapat. Beri kesempatan orang bekerja. Manusia pilihan tentu ada batas sempurna, kita bukan Tuhan, presiden bukan Tuhan. Tapi semua punya niat satu memajukan Indonesia melalui pemberantasan korupsi,” kata Lili.
“Tak ada komentar, tak ada sanggahan atau apa pun. Beri waktu semua bekerja.
Mari sama-sama bekerja,” imbuhnya.
KPK memang saat ini memiliki pimpinan anyar, yaitu Firli
Bahuri
(ketua), Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata, Nurul
Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Selain itu, ada organ baru di KPK bernama Dewan
Pengawas yang diisi
oleh Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho,
Artidjo Alkostar, dan Syamsudin Haris. (wip)
Sumber: Detik.com