JAKARTA, (IslamToday ID) – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan ada semacam perampokan atau prudent dan fraud dalam kasus Jiwasraya. Namun, hingga saat ini kasus Jiwasraya seolah dibiarkan mengambang.
“Kasus Jiwasrayagateini maling
kelas kampung, ngumpulin uang orang dijanjiin bunga tinggi.
Uangnya dipindah ke tempat tertentu, lalu uangnya dibilang hilang karena
berbagai alasan,” ungkap Andi melalui Twitter pribadinya, Rabu (25/12/2019).
“Kebetulan salah satu tempatnya menurut BPK ke
tempat Pak Menteri. Ini bukan politisasi, ini fakta,” sambungnya.
Andi menduga tersangka Jiwasraya saat ini sedang dirahasiakan. Bahkan politikus Demokrat ini menyindir, tersangka sedang di-briefing supaya kalau ditanya soal Jiwasraya adalah kesalahan presiden terdahulu sebelum Jokowi.
Untuk itu, agar kasus ini tidak semakin liar, Andi menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera menjelaskan kepada publik kondisi yang sebenarnya.
“Pak Jokowi, ini isu di luaran sudah nggak karuan soal Jiwasrayagate. Ada yang menyebut geng kota tertentu merampok, ada yang bilang dana Pilpres. Sebaiknya Bapak (Jokowi) pidato malam ini menyatakan kepada partai koalisi untuk segera bentuk Pansus dan buka kasusnya terang benderang,” ungkap Andi.
Sedangkan kepada Menteri BUMN
Erick Thohir, Andi mengatakan posisi sebagai menteri seharusnya menjadi bagian dari
penyelesaian masalah. Hal itu dilakukan agar publik percaya bahwa kasus ini
bisa diselesaikan.
“Kewajiban Bapak (Menteri BUMN) untuk segera menjelaskan soal
perusahaan Bapak yang terdeteksi dalam audit BPK. Modal kepercayaan kami,
penjelasan itu,” pungkasnya.
Dugaan korupsi di Jiwasraya
tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam penyidikan awal,
Kejagung sudah menaksir angka kerugian negara di kasus korupsi ini, yaitu
sekitar Rp 13,7 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menilai Jiwasraya telah
melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. Menurut Burhanuddin,
Jiwasraya malah menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk.
Selain itu, Burhanuddin menduga Jiwasraya juga tidak hati-hati dalam penempatan reksa dana senilai Rp 14,9 triliun. Menurutnya, dari dana tersebut 98 persennya dikelola manajer investasi dengan kinerja buruk.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan
(KSP) Ali Mochtar Ngabalin percaya akan pengusutan kasus Jiwasraya di tangan Kejagung.
Ngabalin meminta politikus Demokrat Andi Arief tidak
meminta Presiden Jokowi pidato malam ini soal pembentukan Pansus Jiwasrayagate.
“Nggak usah
perintah-perintah. Presiden mengerti apa yang harus dan akan dilakukan. Kasih
kesempatan dan memberikan ruang kepada lembaga negara yang sedang bekerja,” kata Ngabalin.
Ia menyebut pembentukan Pansus Jiwasraya tidak perlu saat ini juga. Masih ada mekanisme lain untuk menyelidiki kasus itu.
“Karena kan di DPR ada Komisi VI yang tahu dan memanggil Menteri BUMN, Menkeu, kemudian Jiwasraya itu sendiri dan lain-lain. Jadi nggak usah kesusu (buru-buru). Biar proses berjalan,” pungkas Ngabalin. (wip)
Sumber: Detik.com, Rmol.id