JAKARTA, (IslamToday ID) – Presiden Jokowi geram dengan masih mahalnya harga gas di Indonesia khususnya untuk industri. Padahal persoalan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016.
Kekesalan Jokowi terlihat saat membuka rapat terbatas tentang ketersediaan gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2019). Jokowi mengaku sampai ingin berkata kasar menanggapi masih belum tuntasnya masalah harga gas yang kerap dikeluhkan para pengusaha industri.
“Saya tadi mau ngomong yang kasar, tapi nggak jadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar,” kata Jokowi saat memberikan sambutannya.
Ia kembali meminta agar harga gas turun sehingga lebih kompetitif dan tidak memberatkan industri. “Saya minta soal harga gas betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif,” ujar Jokowi.
Ia meminta menteri terkait mengevaluasi penyebab tingginya harga gas mulai dari hulu hingga ke hilir. Sehingga, ada solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut.
Selama ini, kata Jokowi, banyak sektor industri yang membutuhkan gas untuk operasional. Sehingga, jika harganya masih cukup tinggi maka akan memberatkan para pelaku industri tersebut.
Ada 6 sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, yaitu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, dan industri gelas.
“Ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus, produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal,” jelas Jokowi.
Ia memberikan alternatif yang bisa dilakukan demi menurunkan harga gas, termasuk kebebasan untuk melakukan impor. “Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah 2,2 dolar AS per MMBTU supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah. Tapi nanti tanya ke Menkeu juga. Yang kedua, DMO diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri,” ujarnya.
“Yang ketiga bebas impor untuk industri. Ini sudah sejak 2016 nggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya 3 itu pilihannya,” tambah Jokowi.
Diketahui, berdasarkan Perpres No 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yaitu sebesar 6 dolar AS per MMBTU. Sementara, harga saat ini 9-12 dolar AS per MMBTU.
Sementara, Komisi VII DPR yang membidangi energi meminta Jokowi langsung bertindak jika menemukan mafia di sektor migas.
“Mestinya Presiden langsung bertindak saja. Kalau memang ada mafia, ungkapkan saja, dan ditindak sesuai prosedur hukum. Kita sedang membangun kondusivitas investasi, termasuk investasi di sektor migas, baik di hulu maupun hilir, mengingat terus menerus terjadi defisit energi, utamanya migas,” kata Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, Selasa (7/1/2020).
Ia mengatakan perlu suasana kondusif dan menjamin kepastian investasi dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan lainnya. Pemerintah, menurutnya, harus membuat terobosan kebijakan agar pasokan migas tak menurun.
Menurut Sugeng, dalam dua hingga tiga tahun ke depan akan terjadi krisis gas untuk industri maupun rumah tangga jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah strategis. Karena itulah, politikus Partai NasDem itu meminta pemerintah membuat kebijakan strategis jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi kondisi darurat migas itu. (wip)
Sumber: Kumparan.com, Rmol.id