JAKARTA, (IslamToday ID) – Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan Menhan Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap kasus dugaan korupsi Rp 10 triliun di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Menurutnya, saat ini Prabowo masih menunggu informasi lengkap dari pihak terkait lainnya mengenai kasus itu. “Pasti. Ketika mendapat laporan terkait dugaan korupsi di ASABRI, Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK,” kata Dahnil, Selasa (14/1/2020).
Ia menyebut Prabowo sebagai Menhan berkepentingan terkait kasus dugaan
korupsi di PT ASABRI. Ini karena ASABRI menampung dana prajurit TNI, Polri,
hingga PNS Kemenhan.
“Menhan berkepentingan dengan kasus ASABRI,
meski ASABRI adalah BUMN di bawah Koordinasi Kementerian BUMN. Namun dari total
aset Rp 35,188 triliun PT ASABRI berasal dari uang iuran pensiun prajurit
TNI/Polri dan PNS TNI/Polri, termasuk PNS Kemhan, di mana dari total gaji pokok
mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen
untuk tunjangan hari tua,” tutur Dahnil.
“Jadi, Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit
tetap aman dan tidak terganggu,” tambahnya.
Sebelumnya, Menko
Polhukam Mahfud Md menyebut kasus ASABRI bukan hal baru. Pada
awal reformasi, saat menjadi Menhan, Mahfud membuka kasus itu ke publik.
ASABRI kini diduga bermasalah lagi karena ada isu korupsi Rp
10 triliun. Ia yakin kasus ini bakal jadi perhatian Prabowo Subianto sebagai
Menhan.
“Tampaknya itu nanti akan banyak juga menjadi porsi perhatian
Pak Menhan dan memang secara proporsional harus begitu. Nanti kita akan
secepatnya lah,” kata Mahfud, Senin (13/1/2020).
Mahfud juga berencana memanggil Menteri
BUMN, Erick Thohir dan pihak terkait lainnya pekan ini. Mereka akan membahas
isu korupsi di PT ASABRI.
“Minggu ini, kan masih pada di luar negeri semua itu, Pak Erick dan
sebagainya. Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan (penelusuran
kasusnya),” jelas Mahfud.
Ia mengatakan kasus
tersebut pasti akan ditelusuri lebih lanjut. Itu karena melihat pernyataan
Presiden Jokowi yang mengatakan semua kasus korupsi haruslah dibongkar dan dibawa ke
pengadilan.
“Nanti kita akan
proporsional kalau kasus itu sudah ada. Nanti kan ada jalurnya ya, jalur hukumnya ke mana, ke mana, yang
melakukan siapa, siapa, sudah ditentukan oleh undang-undang,” jelasnya.
Sebelum sampai ke
sana, ia akan lebih dulu memastikan kebenaran dari isu tersebut. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Mahfud, saat ini sedang meminta validasi
terkait hal tersebut kepada institusi lainnya. “Sekarang sedang divalidasi oleh suatu
institusi lain, BPK yang minta, karena polanya sama dengan Jiwasraya,” katanya.
Menurut Mahfud, kasus seperti Jiwasraya dan jika benar
terjadi hal serupa di ASABRI, maka itu melukai hati seluruh masyarakat. Di ASABRI,
uang pensiun diberikan untuk para prajurit yang bertugas jauh dari rumah dan
tidak sempat mencari nafkah di sektor lainnya.
“Sesudah pensiun ndak punya rumah, harus keluar dari asrama karena ada
prajurit lain yang akan masuk. Lalu negara pada waktu itu membentuk Yayasan
Asuransi Sosial ABRI. Namanya dulu yayasan, terus sekarang jadi PT,” katanya. (wip)
Sumber: Detik.com, Republika.co.id