JAKARTA, (IslamToday ID) – Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mencopot Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie mengundang tanda tanya.
Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad
mengatakan keputusan pencopotan untuk mencegah konflik kepentingan merupakan
pertimbangan yang ideal dengan harapan fakta sebenarnya dapat terungkap. Meski
demikian, sikap Yasonna itu menimbulkan pertanyaan
publik.
“Langkah tersebut menyisakan misteri. Mengapa untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan harus dilakukan dengan
pencopotan. Apakah dengan tetap berada pada posisi tersebut akan tereduksi kebenaran
atau fakta yang ada,” kata Suparji, Rabu (29/1/2020).
Ia menyayangkan sikap Yasonna yang mengatasi polemik kesalahan informasi
terkait keberadaan Harun Masiku dengan pencopotan. Menurut Suparji, dengan pencopotan justru akan memunculkan opini
adanya ketidakharmonisan di internal Kemenkumham. “Pencopotan tadi menimbulkan spekulasi opini adanya disharmoni di
Kemenkumham dalam kasus Harun Masiku setelah dicopot,” tandasnya.
Suparji mengusulkan dibentuk tim independen untuk mengungkap
kebenaran terkait kesalahan informasi keberadaan
Harun Masiku.
Suparji juga meminta mantan Dirjen Ronny Sompie membuka fakta yang sebenarnya.
“Hendaknya (Ronny Sompie) berani
menyampaikan kesaksian yang benar ketika diperiksa oleh tim independen. Tim
gabungan diharapkan bekerja secara profesional dalam mengungkap kebenaran informasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Development Review, M Rifai
Darus mengatakan keputusan Yasonna mencopot Ronny Sompie itu tidak sesuai waktunya. Langkah Yasonna dinilai semakin menguatkan bahwa kekuasaan terindikasi terlibat di
pusaran kasus Harun Masiku.
“Timing-nya tidak tepat karena sedang dalam pusaran pergolakan kasus suap KPU. Opini akan terbangun dengan sendirinya bahwa memang kekuasaan terindikasi ada dalam pusaran ini,” ujar Rifai.
Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini menyatakan, hal lumrah jika sebuah organisasi pemerintahan melakukan mutasi. Namun demikian mutasi di tengah memanasnya isu ada dugaan ketidakberesan di Kemenkumham karena terindikasi main mata terkait keberadaan Harun Masiku.
Kata Rifai, fakta-fakta yang terjadi beberapa hari ini semakin menguatkan bahwa ada upaya dari partai penguasa terindikasi mengkondisikan pusaran kasus suap KPU yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku dan Saeful Bahri. “Mengarah ke partai yang merekomendasikannya (Yasonna),” tandas Rifai. (wip)
Sumber: Rmol.id, Antaranews.com