(IslamToday ID) — Pernyataan Presiden Jokowi mengenai pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan dan melambat di angka 5 persen, namun mesti disyukuri dan imbauannya untuk tidak kufur nikmat, terus saja menuai polemik dan reaksi dari berbagai kalangan.
Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Din Syamsuddin turut menanggapi pernyataan Jokowi itu. Ia setuju dengan Jokowi, hanya saja, menurut Din, justru Pemerintah yang terkesan kufur nikmat dengan berlimpahnya sumber daya alam (SDA) Indonesia, namun tidak dikelola dengan baik.
Menurut Din Syamsuddin, yang semestinya tidak kufur nikmat adalah pihak pemerintah. Sebab, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mensejahterakan rakyat.
“Justru saya menengarai pemerintah terakhir ini kufur nikmat terhadap kekayaan alam Indonesia. Sumber Daya Alam (SDA) kita yang kaya raya anugerah Allah SWT, tapi tidak dikelola dengan baik. Itu kufur nikmat namanya,” tegas Din Syamsuddin.
Menurut Din, pengelolaan SDA yang tidak benar merupakan sebab ekonomi Indonesia seperti sekarang ini. Din mengingatkan agar pengelolaan SDA jangan hanya berorietasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi angka kemiskinan tetap tinggi dan tidak dipikirkan.
“Berapa angka kemiskinan kita miliki, rakyat semakin miskin, rakyat miskin semakin bertambah, jangan ambil angka-angka di data resmi itu. Saya tahu itu diukur dari pendapatan harian dua dolar AS menurut PBB. Maka angka kemiskinan Indonesia tidk seperti disampaikan Pemerintah,” tukas Din.
Oleh karena itu, Ia mengimbau, keadaan negara seperti ini harus disadari semua pihak.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini juga menilai statistik pertumbuhan ekonomi 5 persen mesti dibarengi dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Din Syamsuddin mengurai bahwa kategori miskin menurut PBB adalah mereka yang memiliki pendapatan 2 dolar AS per hari.
Sementara di Indonesia yan dijadikan patokan menyebut kemiskinan menurun adalah pendapatan 1 dolar AS per hari.
“Ini yang harus kita sadari. Pertumbuhan pada sisi lain kita kufur nikmat dengan mengabaikan kesusahan-kesusahan. Maka pesan saya, jangan kufur nikmat,” demikian Din Syamsuddin.
Din turut berpesan, agar pertumbuhan ekonomi 2019 tak turun di bawah 5 persen, tidak bisa hanya syukur nikmat saja, tapi negara juga perlu melawan kedzaliman nyata, seperti korupsi yang merajalela.
“Saya sungguh memesankan kasus Jiwasraya, Asabri, Taspen, dll, selesaikan secara hukum dan politik. Artinya, lewat mekanisme Pansus DPR, kalau tidak apalagi klo Pemerintah tidak menyetujui berupaya membungkam. Ini akan membuat dugaan dari rakyat Pemerintah terlibat,” tukasnya.
Sebelumnya untuk diketahui, Presiden Jokowi menegaskan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu patut disyukuri, ditengah dinamika perlambatan perekonomian global. Hal tersebut disampaikannya usai pelantikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
“Alhamdulillah, ini patut kita syukuri bahwa pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen, 5,02 persen. Patut kita syukuri. Yang lain bukan turun, anjlok. Kita ini kalau enggak kita syukuri artinya kufur nikmat,” pungkas Jokowi.
Menurut Presiden, capaian pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan jika dibandingkan dengan negara anggota G-20.
“Pertahankan pada posisi yang seperti ini saja sulit sekali. Tetapi kita juga senang bahwa komunikasi antara otoritas moneter yakni bank sentral dengan Pemerintah baik,” tandasnya
Sumber: Akurat Co, RMOL ID