IslamToday ID — Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade mengklaim kandidat yang diusung pihaknya di Pilkada Sumbar 2020 lebih Pancasilais daripada calon yang diusung PDIP.
Hal ini disampaikanya terkait pernyataan Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani yang mengharapkan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
“Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” demikian pernyataan Puan Maharani, saat mengumumkan dukungan PDIP untuk pasangan Mulyadi-Ali Mukhni, Rabu (2/9).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan Sumatera Barat. Mega bilang masyarakat Sumbar enggan memilih jagoan-jagoan PDIP dalam beberapa pemilihan lalu.
Diketahui, Partai Gerindra sendiri mengusung pasangan Nasrul Abit-Indra Catri di Pilkada Sumbar.
“Bagi kami, calon kami Nasrul Abit-Indra Catri, kami rasa lebih Pancasilais dari pada yang diusung PDIP dan Puan, Mulyadi-Ali Mukhni,” klaim Andre Rosiade, Kamis (3/9), dilansir dari CNN Indonesia.
Kritik Tajam Gerindra
Ketua DPW Gerindra Sumbar ini pun menilai pernyataan Puan bisa jadi blunder di Pilgub Sumbar 2020. Andre pun menyarankan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu untuk mengklarifikasi pernyataannya.
“Saya ingin berprasangka baik saja, bahwa pernyataan itu tidak bermaksud mendiskreditkan rakyat Sumbar. Saran saya supaya tak berpolemik berkepanjangan, Puan klarifikasi,” kata Andre Rosiade.
“Jangan sampai, mohon maaf, Puan punya persepsi karena PDIP tak menang di Sumbar seakan-akan kami tak pancasilais begitu. Kami sangat Pancasilais,” imbuhnya.
Ia menerangkan banyak tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang lahir di Sumbar.
“Saya ingin mengingatkan Mbak Puan ya, ada tim sembilan ya yang membantu merumuskan kalimat-kalimat Pancasila, dari panitia itu tiga orang berasal dari Minang [yakni] Bung Hatta, Bung Yamin dan Haji Agus Salim,” ujar Andre.
Sindiran Demokrat
Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menegaskan peran Sumatera Barat dalam kelahiran Republik Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam cuitannya di Twitter saat menyambut Mulyadi sebagai calon Gubernur Sumbar yang diusung Demokrat. Ia juga mengunggah foto Mulyadi bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.
“Selamat berjuang Pak Mulyadi untuk Pilgub Sumbar. Sumatera Barat adalah bagian penting juga dari Indonesia, banyak tokoh besar lahir di propinsi ini dan punya peran besar melahirkan Indonesia. Ini kenyataan sejarah. Jangan dilupakan,” cuitnya dalam akun @AndiArief__ seperti dikutip Kamis (3/9).
Dalam pilgub Sumbar, Demokrat bakal berkoalisi dengan PDIP dan PKB untuk mengusung Mulyadi-Ali Mukhni. Secara total, koalisi ini memiliki modal 23 kursi di DPRD Provinsi Sumbar.
Pasangan itu kemungkinan akan bertarung dengan dua pasangan lainnya, yakni Mahyeldi-Audy Joinaldi yang diusung PKS dan PPP, serta pasangan Nasrul Abit-Indra Catri yang diusung Partai Gerindra.
Terpisah, Mulyadi, yang merupakan kader Partai Demokrat, menyambut positif dukungan dari PDIP, PKB, dan Demokrat. Dia berharap dukungan tiga partai dapat mengantarkannya sukses di pilgub Sumbar.
“Prinsipnya kita ingin banyak didukung karena ingin membangun Sumbar dengan semangat kebersamaan. Semakin banyak yang mendukung, semakin banyak yang memberi masukan. Tentu akan semakin baik,” kata dia, seperti dilansir Antara, Kamis (3/9).
Pancasila ‘Alat Gebuk’ Politik
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Bambang Purwanto menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani yang sebelumnya disorot soal harapan agar Provinsi Sumatera Barat mendukung negara Pancasila.
Bambang menilai ucapan Puan menjadi bukti bahwa Pancasila hanya dipakai PDIP sebagai alat untuk menakuti lawan politiknya.
“Pernyataan ini sebenarnya sebagai bukti bahwa Pancasila rentan digunakan sebagai alat untuk menekan atau menakut-takuti masyarakat atau lawan politik,” kata Bambang Purwanto, Jumat (4/9), dilansir CNN Indonesia.
Politisi Partai Demokrat ini menuding PDIP akan menggunakan Pancasila jika kepentingannya terganggu, dengan cara mempertanyakan kesetiaan lawan politik terhadap Pancasila.
Perwakilan Demokrat di Badan Legislasi DPR RI ini juga menyebut kecenderungan itu akan meningkat jika Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) disahkan.
“Apalagi kalau ada UU BPIP, tentu lebih legal untuk menggebuk siapa saja yang tidak sejalan,” ujarnya.
Bambang menegaskan partainya tak sepakat dengan pendapat Puan itu. Ia meyakini Sumbar tak sedikitpun meragukan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“Saya yakin kalau masyarakat Sumbar khususnya, dan masyarakat Indonesia yang agamais sudah tentu konsisten menjalankan nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu rohnya ada di sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,” tutur Bambang Purwanto.
PDIP Kerap Kalah
Untuk diketahui, PDIP selalu kalah di Sumatera Barat dalam beberapa pemilu tingkat provinsi maupun tingkat nasional terakhir.
Dalam Pilkada Serentak 2015, PDIP mengusung pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar. Saat itu, PDIP berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional, Partai NasDem, Partai Hanura. Mereka punya modal 23 dari 45 kursi DPRD Sumbar.
Kandidat PDIP itu menghadapi pasangan Irwan-Nasrul yang diusung Gerindra dan PKS. Pasangan petahana itu hanya punya modal 15 kursi di parlemen Sumbar.
Meski begitu, Irwan-Nasrul keluar jadi pemenang. Mereka meraih 1.175.858 suara atau 58,62 persen suara sah. Sementara Muslim-Fauzi hanya meraup 830.131 suara atau 41,38 persen suara sah.
Pada tingkat nasional, PDIP juga hanya mampu menjadi partai papan tengah di Sumbar. Di Pemilu 2014, PDIP hanya meraih 103.069 suara di daerah pemilihan Sumatera Barat I dan 80.996 suara di Sumatera Barat II.
Dengan raihan itu, PDIP berada di urutan ke-8 dari 12 partai yang ada di Sumbar I. Sementara di Sumbar II, PDIP berada di urutan keenam. Alhasil, PDIP hanya punya dua kursi DPR RI dari Sumatera Barat.
Pencapaian itu anjlok di Pemilu 2019. PDIP tak mendapat jatah kursi DPR sama sekali di Sumatera Barat. Mereka sempat menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstutusi, tapi gugatan itu ditolak.
Di tingkat Pilpres pun, PDIP bernasib sama. Joko Widodo, kader sekaligus capres yang diusung PDIP, kalah telak dalam dua kali pilpres 2014 dan 2019. Mayoritas warga Sumbar tetap memilih Prabowo Subianto sebagai capresnya.[IZ]