IslamToday ID — Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengungkapkan ketidaksetujuannya atas klaim Pemprov DKI soal pelambatan kasus aktif virus Corona (COVID-19) usai berlakunya kembali PSBB ketat.
Menurut Fraksi PDIP DKI Jakarta, Klaim Pemprov dituding tidak sesuai fakta di lapangan.
“Penerapan PSBB ketat yang diberlakukan hampir 14 hari belum menampakkan hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anies ke publik. Sebab, PSBB ketat ini belum mampu mengubah kebiasaan warga Ibu Kota untuk taat terhadap penerapan protokol kesehatan, padahal seharusnya ini yang harus digenjot oleh Pak Anies,” ujar Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Ahad (27/9/2020).
Gembong Warsono menuding kebijakan PSBB ketat yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Ia bahkan menyebut Anies hanya mencari panggung melalui kebijakan ini.
“Rencana perpanjangan PSBB ketat sampai 11 Oktober, baunya sangat politis, daripada keinginan pencegahan penyebaran COVID-19. Fakta selama ini, PSBB juga tidak ditegakkan secara serius. Terbukti di pasar dan permukiman padat tidak ada upaya sosialisasi dan penegakannya,” ungkap Gembong.
“Apalagi PSBB patut diduga hanya dijadikan panggung oleh Gubernur agar terus menjadi bahan berita. Dan Anies terlalu asyik memainkan PSBB,” lanjutnya.
Sementara itu, di sisi lain, Gembong Warsono menyarankan DKI menerapkan konsep pembatasan sosial di skala RT dan RW.
Menurutnya, peran tokoh masyarakat di lingkup RT-RW penting untuk membuat masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan.
“Saran saya kepada Pemprov untuk menjadikan gerakan kolektif warga Ibu Kota, menjadikan penerapan protokol kesehatan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggandeng keterlibatan secara aktif para tokoh masyarakat, Karang Taruna, ulama, RT, RW,” tandas Gembong.[IZ]