IslamToday ID – Sejumlah kantor Kementerian menjadi klaster penularan corona virus (covid-19) terbesar di Jakarta. Ironisnya Presiden Jokowi justru menyampaikan karantina wilayah di satu daerah tak efektif untuk menekan laju penyebaran covid-19.
Seperti dilansir laman corona.jakarta.go.id Kemenkes menyumbang 252 kasus positif Covid-19. Disusul oleh Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebanyak 175 kasus Covid-19. Hingga 30 September, Kemenhub masih memiliki 76 kasus konfirmasi positif. Para pasien yang terinvesksi ada yang masih membutuhkan perawatan di rumah sakit dan ada pula yang tengah menjalani isolasi mandiri.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menjadi salah satu klaster terbesar di ibukota. Kemenhan ‘ menyumbang’ 147 kasus positif covid-19. Sebanyak 40 orang masih dalam kategori kasus aktif, yakni dalam perawatan atau dalam pemantauan karena tengah menjalani isolasi mendiri. Sedangkan sisanya sebanyak 107 kasus dinyatakan bertatus closed case yakni diinyatakan sembuh atau meninggal.
Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tergolong klaster besar penularan covid-19. Setidaknya ada 65 kasus ositif di Kemenpora. Dari angka itu, 18 orang diketahui masih merupakan kasus aktif.
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) juga tercatat menjadi klater covid-19 di DKI Jakarta. BATAN menyumbang 20 kasus positif, sebanyak 14 diantaranya masih merupakan kasus aktif.
Hinga Senin (5/10) total kasus positif di DKI sebanyak 79.214 kasus positif covid-19. Sebanyak sebanyak 64.319 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu, sebanyak 11.091 orang yang masih melakukan isolasi mandiri dan sebanyak 2.043 pasien dalam perawatan rumah sakit. Hingga saat ini, total kematian akibat covid-19 di Jakarta telah mencapai 1761 orang.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kembali Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) secara ketat mulai 14 September lalu. Kebijakan ini resmi mencabut kebijakan PSBB Transisi. Bukan tanpa alasan, Anis mengeluarkan kebijakan tersebut dengen mempertimbangkan sejumlah faktor. Yakni, tinginyapenurran covid-19 serta tinginya tingkat kematian, Selain itu, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 semakin menipis.
“kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik,” kata Anies dalam keterangan pers di Balai Kota Jakarta, Rabu malam, 9 September 2020
Di sisi lain, Presiden Jokowi justru menyampaikan karantina wilayah di satu daerah tak efektif untuk menekan laju penyebaran. Menurutnya karantina wilayah di suatu kota/kabupaten atau provinsi hanya akan mengorbankan ekonomi rakyat.
“Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat,” ucap Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10) lalu.
Sebeb menurut Jokowi, memprioritaskan kesehatan masyarakat tak berarti mengorbankan aspek ekonomi. Ia mengungkapkan, dalam menangani pandemi covid-19 pemerintah mencari titik keseimbangan kesehatan masyarakat dengan perekonomian. Oleh karena itu ia mengkritik kebijakan melockdown wilayah. Sebab menurutnya hal itu mengorbankan kehidupan puluhan juta orang.
“Jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas,” ujar Presiden Jokowi
Menurut Presiden Jokowi, penanganan covid-19 di Indonesia tidak buruk dibandingkan negara –negara lain. Ia mengatakan, dari data 2 Oktober 2020, kata dia, Indonesia berada di posisi 23 dengan kasus positif covid-19 dari semua negara di dunia.
“Saya bisa mengatakan penanganan covid di Indonesia tidak buruk bahkan cukup baik,” imbuhnya. (AS)