(IslamToday ID) – Revolusi mental ala Presiden Jokowi dinilai gagal setelah Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menyatakan prihatin setelah Juliari terseret kasus korupsi, sebab pekan sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga terseret kasus suap terkait ekspor benur.
“Hal itu membuktikan bahwa revolusi mental yang didengung-dengungkan telah gagal, karena korupsi masih merajalela di tubuh pemerintah. Adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat, kala rakyat menderita karena Covid-19, justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat,” kata Din dalam keterangan tertulisnya, Ahad (6/12/2020).
Ia mendukung KPK terus mengawasi penggunaan uang rakyat untuk bansos Covid-19. Ia khawatir ada penyelewengan lain yang belum terungkap.
Mantan Ketua Umum MUI itu menilai peluang korupsi dalam mengelola anggaran Covid-19 terbuka sejak penerbitan UU No 2 Tahun 2020. Aturan itu memberi imunitas kepada pejabat dalam mengelola keuangan dalam rangka pandemi.
“Inilah yang KAMI kritisi selama ini bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi. Patut dicurigai kasus dua menteri hanyalah puncak gunung es korupsi di negeri ini,” tutur Din.
Ia juga menyampaikan pesan kepada Jokowi agar lebih serius dalam membenahi korupsi di jajaran kabinetnya. “KAMI menuntut Presiden Jokowi untuk serius memberantas korupsi. Jangan suka berjanji, tapi tidak mampu memberi bukti,” ucapnya.
Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Ia meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap Kabinet Indonesia Maju setelah dua menterinya terseret kasus korupsi.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui integritas dan kerja para pembantu presiden sejak dilantik 23 Oktober 2019 itu.
“Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri. Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan di antaranya under capacity,” kata Mu’ti.
Mu’ti menyampaikan kasus korupsi yang menyeret dua menteri jadi alasan kuat melakukan evaluasi. Selain itu, kinerja tak memuaskan sejumlah pejabat juga harus dikaji ulang.
Menurutnya, harus ada langkah cepat yang diambil Jokowi. Sebab kondisi kehidupan rakyat saat ini semakin sulit karena kebijakan belum efektif.
“Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi KPK yang telah membuktikan kemandirian dan independensi. Mu’ti juga mengapresiasi Jokowi soal penegakan hukum melawan korupsi. “Keterbukaan dan pembuktian presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah,” katanya. [wip]